Berita Pemkab Mahakam Ulu

Terkait Raperda Perubahan APBD Tahun 2021, Bupati Sampaikan Jawaban Atas PU Fraksi

Editor: Diah Anggraeni
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi DPRD Mahulu terhadap RAPBD Kabupaten Mahulu Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang III yang digelar di ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (21/9/2021).

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H. menyampaikan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Mahulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mahulu Tahun 2021, dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Sidang III yang digelar di ruang Rapat Bappelitbangda. Selasa (21/9/2021).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, SE., M.Ba. didampingi Wakil Ketua Tiopilus Hanye S.AB., M.Si. dan dihadiri oleh anggota DPRD serta Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M.

Baca juga: Pemkab Mahulu Salurkan Biaya Tanam Rp 2 Juta per Hektare

Terhadap PU Fraksi Gerindra, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. menyampaikan Pemkab Mahulu sependapat dengan Fraksi Gerinda, dengan melakukan upaya terhadap percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tahun 2021 melalui kebijakan lelang dini.

"Sebagaimana saran dari Fraksi Gerindra agar dapat memprogramkan kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat dengan baik, meningkatkan sumber penerimaan PAD dan melakukan upaya intensifikasi dan ekstentisifakasi penerimaan, serta melakukan evaluasi terhadap OPD yang serapannya rendah selalu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ke depan bersama seluruh pihak terkait," ucapnya.

Dalam penyampaian jawaban pemerintah juga terhadap Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Gabungan Golkar dan Demokrat (GOLDEM), Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. menyampaikan bahwa pemerintah memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas saran, kritikan dan masukan yang telah disampaikan.

"Beberapa saran, kritikan dan masukan telah kami klarifikasi sebelumnya, tentunya saran, masukan dan kritikan tersebut akan menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Mahulu," ungkap bupati Mahulu.

Baca juga: Evaluasi Percepatan Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Sekda Pimpin Rapat RAD

Selanjutnya Bupati Bonifasius menjelaskan, terkait sektor usaha dagang menengah terakomodasi sebagai sumber penerimaan asli daerah (PAD), pada prinsipnya hal ini sudah tergambar dalam sumber penerimaan antara lain pajak restoran dan pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Namun, dalam memberikan kontribusi secara maksimal masih terkendala kondisi dan situasi saat ini yang mempengaruhi penerimaan keseluruhan PAD terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan hasil dibagi melalui bagi hasil pajak provinsi ke tiap kabupaten dan kota secara persentase, untuk nilai bagi hasil pajak dinilai cukup membantu pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu selama ini setiap tahunnya sedangkan izin tambang emas sampai ini belum ada diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu," jelasnya.

Baca juga: Gelar SLPHT bagi Penyuluh Pertanian Lapangan, DKPP Mahulu Tingkatkan Pengendalian Hama Terpadu

Pada akhir sambutan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. mengucapkan atas nama pemerintah daerah menyambut baik persetujuan anggota dewan dalam membahas RAPBD Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2021, untuk dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mahulu tentang Perubahan APBD Tahun Anggran 2021. (adv)