Mata Najwa

Di Mata Najwa, Gubernur Lemhanas Bereaksi Tanggapi Wacana Perwira TNI-Polri jadi Pj Kepala Daerah

Penulis: Justina
Editor: Syaiful Syafar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat tampil di acara Mata Najwa yang mengangkat tema Serdadu Era Baru, Rabu (6/10/2021) malam.

TRIBUNKALTIM.CO - Program Mata Najwa yang tayang di Trans 7 tadi malam mengangkat tema "Serdadu Era Baru".

Tema Mata Najwa tersebut diangkat dalam rangka memperingati HUT ke-76 TNI.

Salah satu isu yang dibahas terkait polemik TNI-Polri jadi Penjabat (Pj) Kepala Daerah guna menyiasati kekosongan pemimpin menjelang Pilkada Serentak 2024.

Seperti diketahui, pada tahun 2024 mendatang ada 271 daerah yang akan menghelat Pilkada, mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi.

Munculnya wacana itu dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.

Baca juga: Tema Mata Najwa Malam Ini Serdadu Era Baru Wacana Dwifungsi TNI-Polri Jelang Pilkada 2024 Disorot

Baca juga: HEBOH! Semua Warga di Satu Desa Golput pada Pilkada Serentak 2020, Penyebabnya karena Uang

Baca juga: Andika Perkasa/Yudo Margono Pengganti Hadi Tjahjanto? Arahan Jokowi & Panglima TNI dari Masa ke Masa

Menanggapi wacana tersebut, Gubernur Lemhanas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa hal itu pasti ada latar belakangnya.

Pertama, kata Agus, ada kelebihan personalia dalam struktur TNI terkait manajemen personalianya, sehingga memudahkan personel TNI ditugasi di tempat-tempat yang dianggap perlu.

Kedua, perwira TNI-Polri adalah Warga Negara Indonesia yang bisa dipercaya mengenai efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.

"Kita lihat saja dengan hiruk pikuk politik selama ini, bahwa hal itu bisa muncul kalau memang itu tetap berada diiisi oleh kalangan sipil, terutama yang mewakili partai politik," ungkap Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di acara Mata Najwa, Rabu (6/10/2021) malam.

"Dengan tarik ulurnya yang terkadang juga mempunyai muatan-muatan hingga bernuansa ideologis, ini bisa menjadi sebuah risiko bagi perjalanan pembangunan politik Indonesia, padahal banyak sekali dan memang harus diisi. Saya melihat itu adalah karakterikstik kedaduratan ya," jelas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Baca juga: TERBONGKAR di Mata Najwa, Haris Azhar Diduga Pernah Minta Saham Freeport ke Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Curhat di Mata Najwa, Pegawai KPK yang Dipecat Kecewa soal Tunjangan Hari Tua

Halaman
12