Berita Kaltim Terkini

Pengesahan APBD Perubahan Ditunda Lagi, DPRD Sebut Dokumen Pemprov Kaltim Belum Lengkap

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK membenarkan sidang paripurna membahas pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tidak digelar hari ini.TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO

Untuk itu besok ia pun menggelar rapat internal dengan Banggar perihal anggaran perubahan yang belum kelar ini ini.

"Setelah itu berjalan itu begitu saya belum banyak membaca aturan besok kita bahas bersama," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kaltim M. Sa'duddin mengakui ada undangan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Undangan tersebut pun sudah dibalas oleh pihaknya yang meminta agar jadwalnya disesuaikan kembali.

Menurut Sadudin, hari ini pihaknya akan melakukan koordinasi di internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim terlebih dahulu.

Baca juga: Anggaran Meningkat Rp 235 Miliar, Asumsi APBD Perubahan 2021 Bontang Diproyeksi Capai 1,5 Triliun

“Setelah itu kami lapor ke Pak Gubernur untuk mengambil keputusan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan agar pengajuan perubahan APBD Murni tahun 2021 bagi seluruh daerah di Indonesia dilakukan 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Artinya waktu tersebut berakhri pada akhir September 2021 lalu. Sehingga kemungkinan perubahan APBD yang diajukan tidak akan diproses atau dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (*)