Berita Berau Terkini

KPU Pusat Minta Pilkada Diundur Februari 2025, Begini Reaksi Pelaksana Pemilu di Daerah Berau

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau, Budi Harianto. Ia mengatakan perkiraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022 mendatang. TRIBUNKALTIM.CO/RENATA ANDINI

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau, Budi Harianto menuturkan, KPU Pusat meminta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diundur pada Februari 2025, apabila Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar pada 15 Mei 2024 sesuai dengan usulan pemerintah pusat.

Dikatakan Budi, perkiraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022 mendatang.

Ia menjelaskan, untuk tahapan pemilu, umumnya dimulai 20 bulan sebelum jadwal pelaksanaan pemilu serentak, baik itu Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu legislatif (Pileg), maupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).

“Hanya saja, kami di daerah masih menunggu jadwal pelaksanaannya. Karena sampai sekarang kan jadwalnya memang belum ada ditetapkan,” jelasnya kepada TribunKaltim.co, Minggu (17/10/2021).

Dikatakan Budi, hingga kini jadwal pasti pelaksanaan pemilu serentak masih dalam proses pembahasan.

Baca juga: KPU Berau Gelar Rakor Pemutakhiran Data Berkelanjutan

Baca juga: Rapat Pleno Terbuka, KPU Berau Tetapkan Sri Juniarsih dan Gamalis jadi Bupati dan Wakil Bupati

Baca juga: Ketua KPU Berau Sebut Partisipasi Pemilih dalam Pilkada di Atas 60 Persen

Ia menuturkan, tanggal yang diusulkan KPU untuk pemilu Pilpres dan Pileg adalah pada 21 Februari 2024, dan pilkada Desember 2024.

Kemudian pemerintah meminta jadwal pelaksanaan pemilu diundur menjadi 15 Mei 2024.

"Jadi hanya Pilkada saja yang diusulkan diundur pelaksanaannya ke tahun 2025. Tapi, saat ini belum ada kesepakatan. Pada dasarnya, kami di daerah siap saja,” ungkapnya.

Menurutnya, jika pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada dilakukan serentak, maka waktu yang digunakan cukup sedikit.

Belum termasuk jika dalam prosesnya, terjadi sengketa, seperti pemilihan ulang, maupun gugatan dari masing-masing calon. Sehingga waktu untuk penyelesaiannya tidak begitu efektif.

Halaman
12