Berita Kukar Terkini

Saksi Ahli Ungkap Rp 50 Miliar Bukan Kerugian Negara, Sidang Dugaan Korupsi PT MGRM di Kukar

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana persidangan virtual di Pengadilan Tipikor Samarinda. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY

Ditambahkannya BPKB juga tidak melakukan pengujian bukti dengan melakukan komunikasi berupa klarifikasi kepada pihak-pihak terkait tentang kebenaran isi berita acara pemeriksaan yang diterima dari penyidik. 

Yang juga dianggap Sudirman bertentangan dengan SAIPI, khususnya standar komunikasi audit intern angka 4020 Angka 18 yaitu tentang komunikasi yang objektif adalah adil, tidak memihak, tidak bias, serta merupakan hasil dari penilaian adil dan seimbang dari semua fakta dan keadaan yang relevan. 

Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.

"BPKP juga tidak meminta tanggapan pejabat PT. MGRM, itu bertentangan dengan Pasal 16 Ayat 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2004. Penyebab hasil audit BPKP bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 adalah kerugian keuangan negara yang ditetapkan BPKP tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Padahal Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan tegas menyatakan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti jumlahnya," beber Sudirman.

Dia juga menyebut tidak ada kerugian keuangan negara, karena nilai Rp 50 miliar tersebut adalah dicatat bentuk investasi. 

Baca juga: Bupati Kukar Sempat Diperiksa, Kejati Kaltim : Pemkab Pemegang Saham PT MGRM 99 Persen 

Saat di persidangan dia membeberkan bahwa Perjanjian kerjasama terkait tangki timbun belum berakhir, kemudian adanya peletakan batu pertama proyek dan itu bukan keuangan daerah. 

"Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 3 ayat 6 jelas menyebutkan, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran, yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD," ucapnya.

"Dalam hal ini jelas, pengeluaran keuangan PT MGRM sebesar Rp 50 miliar tidak dimasukkan dalam APBD sehingga jelas bahwa pengeluaran tersebut bukan keuangan daerah," sambung Sudirman.

Sesudah mendengar kesaksian dari saksi ahli ini, majelis hakim menutup persidangan dan melanjutkan sidang perkara dugaan kasus korupsi ini yang dijadwalkan pada Senin (18/10/2021) hari ini.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Iwan Ratman terjerat kasus dugaan korupsi yang kini di persidangkan dan masih terus berjalan di Pengadilan Tipikor, Samarinda, Kaltim.

Baca juga: Dugaan Kasus Korupsi PT MGRM, Kejati Kaltim Serahkan Barang Bukti Uang Rp 501 Juta

Halaman
123