Berita Tana Tidung Terkini

Soal Tapal Batas Nunukan - Tana Tidung, Bupati Ibrahim Ali Sudah Sampaikan ke Dirjen BAK

Penulis: Risnawati
Editor: Mathias Masan Ola
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali. TRIBUNKALTIM.CO/RISNAWATI

TRIBUNKALTIM.CO, TANA TIDUNG - Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali merespons masalah tapal batas antara Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

"Yang menjadi permasalahan kita salah satunya, tapal batas antara Desa Sembakung dan Desa Menjelutung," ujarnya beberapa waktu lalu

Dia mengatakan, permasalahan tapal batas itu sudah ada sejak tahun 2010. "Itu sudah difasilitasi. Tapi tidak ada titik temu, sehingga diserahkan ke Provinsi (Kalimantan Timur saat itu)" terangnya.

Namun, pihak pemerintah provinsi saat itu pun juga tidam bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga, diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi tak menemukan titik temu juga.

Lebih lanjut dia sampaikan, pada saat pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, permasalahan itu pun dibahas kembali. "Tapi tidak ada titik temu. Sehingga diserahkan lagi kembali ke kementerian," katanya.

Baca juga: Soal Tapal Batas Malinau-KTT, Bupati Ibrahim Ali: Tak Terima Sejengkalpun Wilayah Kami Diambil

Baca juga: Persoalan Tapal Batas Berau-Bulungan Sejauh 148 Km Ditargetkan Selesai Tahun Ini

Baca juga: Selesaikan Masalah Perbatasan dengan Pertukaran Budaya, Yansen; Daerah Tapal Batas Masih Kerabat

Orang nomor satu di Tana Tidung itu menerangkan, Dirjen Bidang Administrasi Kewilayahan (BAK) telah membuat keputusan beberapa bulan lalu.

Yang mana keputusan tersebut berdasarkan hasil kajian Dirjen BAK, memutuskan dengan pertimbangan yang cukup matang.

"Tapi Nunukan tidak terima. Padahal sudah sepakat untuk diserahkan. Jadi Gubernur Kaltara kembali mengambil alih dan membuat keputusan," jelasnya.

Namun, hasil keputusan yang telah dibuat oleh Dirjen BAK berubah. "Mengubah sedikit peta yang sudah dibuat oleh Dirjen BAK. Tapi, kemarin sudah kita sampaikan kepada Pak Dirjen dan teman-teman Komisi II DPR RI," tuturnya. (*)