Berita Balikpapan Terkini

Tim Bareskrim Polri Sebut Pangkas Birokrasi Penegakan Hukum Lewat Konsep Restorative Justice

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Kapusiknas) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Heru Dwi Pratondo (tengah), didampingi Kapolda Kaltim, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak usai sosialisasi Perpol No. 8 tahun 2021 di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (21/10/2021).TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Polda Kaltim mensosialisasikan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (21/10/2021).

Kegiatan itu dipimpin oleh Tim Bareskrim Polri, berikut dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltim, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh agama.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, melalui sambutannya, mengatakan, peraturan ini dinilai mampu meminimalisir proses penegakan hukum yang memicu persoalan yang lebih besar kemudian hari.

"Dengan pendekatan restoratif suatu masalah bisa diatasi dengan cara musyawarah melalui para tokoh-tokoh se tempat," sebut Herry.

Baca juga: Capaian Angka Vaksinasi Covid-19 di Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Harap Partisipasi Warga

Baca juga: Gali Potensi, Polda Kaltim Gelar Audisi Polwan Presenter

Baca juga: Aksinya Periksa Ponsel Warga Disorot, Polda Metro Jaya Akhirnya Mutasi Polisi Artis Ambarita

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Kapusiknas) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Heru Dwi Pratondo menambahkan, dengan adanya restorative justice mampu menekan proses hukum yang justru memakan waktu.

Misalnya, kata Heru, kasus-kasus seperti Nenek Minah yang didakwa lantaran terbukti mencuri buah kakao atau pencurian sandal jepit.

Menurutnya, kasus semacam itu, tidak perlu sampai tahap pengadilan.

Sehingga bisa diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat setempat. Tak bukan mencari mufakat antar pihak sehingga tidak perlu merasakan penjara.

"Kalau di Indonesia ini juga kadang penyelesaian itu cukup dengan meminta maaf, bisa juga. Tidak seluruhnya harus ganti rugi," sebut Heru.

Pada intinya, restorative justice, bisa menjadi terwujud sepanjang ada kesepakatan antar pihak, utamanya pelaku dan korban.

Baca juga: Polda Kaltim Sebut Belum Ada Laporan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19, Akan Tindak Tegas

"Tidak ada restoratif justice kalau tidak ada kesepakatan. Intinya itu nilai-nilai dasarnya," tukas Heru. (*)