Berita Balikpapan Terkini

Dinas Perdagangan Kaji Lokasi Zona PKL di Balikpapan

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan mulai mengkaji sejumlah lokasi yang akan dijadikan kawasan zona bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Dinas Perdagangan Kota Balikpapan mulai mengkaji sejumlah lokasi yang akan dijadikan kawasan zona bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Arzaedi Rachman mengatakan kajian tersebut akan disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Hal ini dilakukan untuk menertibkan keberadaan sejumlah PKL yang ada di Kota Balikpapan agar lebih tertata.

Sehingga lebih mudah untuk diberdayakan, sesuai Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang baru saja disahkan.

"Kalau sudah ada penataan zonasi untuk para PKL, mau tidak mau ada risiko pemindahan PKL," ujarnya, Sabtu (23/10/2021).

Baca juga: Penataan PKL di Samarinda, Komisi II DPRD Bolehkan Berjualan Namun Ada Syarat 

Baca juga: Rabu Besok, Kodim 0908 Bontang Mulai Salurkan Program BTPKLW Rp 1,2 Juta ke 1.000 Pedagang

Baca juga: 2.500 PKL dan Warung Klontong di Kukar Terima Bantuan Rp 1,2 Juta

Arzaedi menjelaskan zona PKL yang nantinya dipilih akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

Dengan adanya lokasi zona, maka PKL yang melanggar dengan berjualan di luar zona yang ditetapkan akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"PKL yang liar akan digiring ke kawasan yang diperuntukkan untuk para PKL. Zonasi penempatan untuk PKL akan dilihat dari jumlah PKL yang ada di Kota Balikpapan,” kata Arzaedi.

Untuk saat ini, jumlah PKL yang sudah terdata di Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tercatat mencapai sekitar 15.000 PKL.

Para PKL tersebut rencannya akan diakomodir secara bertahap untuk menyesuaikan dengan zona yang telah ditetapkan.

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan akan melakukan inventarisasi ulang jumlah PKL di setiap kecamatan di Kota Balikpapan.

Baca juga: Bantuan Uang Tunai Bagi PKL di Tarakan, Uang Rp 1,2 Juta Akan Dipakai Modal Jualan

Setelah diktahui jumlah PKL di setiap kecamatan, zonasi untuk PKL akan ditetapkan. Sebab, jumlah PKL dan zonasi itu harus sinkron.

“Kita akan lihat kawasan yang ditetapkan sudah bisa mengakomodir PKL belum, jangan sampai nanti penetapan zonasi untuk PKL tidak sesuai dengan jumlah PKL," pungkasnya. (*)