Berita Kaltara Terkini

Kewenangan Ditarik Pusat di Omnibus Law, KPK Sebut Potensi Korupsi di Daerah Masih Banyak

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Gubernur Kaltara Zainal Paliwang saat menyampaikan konferensi pers Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemda se-Kaltara dan Pemprov Kaltara di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Senin (25/10/2021).TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAM FAWDI

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR- Berbagai kewenangan perizinan dan pengawasan izin usaha yang semula dimiliki pemerintah daerah, kini ditarik ke pemerintah pusat berkat disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, ditariknya berbagai kewenangan daerah ke pemerintah pusat tidak serta merta menghilangkan potensi korupsi.

Potensi korupsi di daerah, lanjut Nurul Ghufron, masih ada khususnya dalam pemberian rekomendasi atau persetujuan.

Hal tersebut Ia sampaikan saat konferensi pers Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemda se-Kaltara dan Pemprov Kaltara di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Sambangi Kaltara, Nurul Ghufron Sebut KPK Punya Keterbatasan Wewenang Cegah Korupsi

Baca juga: Janji Gubernur Kaltara di Depan Wakil Ketua KPK, Sebut tak Akan Tunjuk Keluarganya Jadi Pejabat

Baca juga: Sambangi Kaltara, Nurul Ghufron Sebut KPK Punya Keterbatasan Wewenang Lakukan Pencegahan Korupsi

"Contohnya kalau izin memberikan tambang ditarik ke pusat maka yang melakukan pengawasan juga ke pusat dalam hal ini ESDM," kata Nurul Ghufron.

"Potensi korupsi itu ada di pejabat yang mengeluarkan izin, tetapi izin itu juga membutuhkan rekomendasi dari Pemda setempat," tambahnya.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unej itu memaparkan, potensi korupsi di daerah terjadi seperti yang dilakukan oleh pejabat di Kabupaten Kuansing Riau beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Bupati tidaklah memiliki kewenangan untuk memperpanjang HGU Perkebunan Sawit, namun kepala daerah memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau persetujuan terkait perpanjangan HGU.

Karenanya penerbitan rekomendasi inilah yang menjadi potensi korupsi di daerah sekalipun daerah tidak lagi memiliki kewenangan pemberian izin.

"Seperti di Riau kemarin itu, perpanjangan HGU itu bukan dari Bupati, tapi untuk ajukan perpanjangan itu harus ada rekomendasi di sana, dan rekomendasinya itu ada harga dan korupsi," terangnya.

Baca juga: NEWS VIDEO KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Dirinya pun memastikan, KPK akan terus melakukan pencegahan korupsi, khususnya di kewenangan pemberian izin pada level pemerintah pusat dan pemberian rekomendasi pada pemerintah daerah.

"Bagaimana peran KPK? KPK mencegah di tata kelola pemberian izin di pusat, maupun pemberian rekomendasi di daerah, itu yang kami lakukan," tuturnya. (*)