Berita Nasional Terkini

Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pengurusan Dana Apresiasi AJB Bumiputera

Editor: Budi Susilo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi kantor Bumiputera.

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kasus yang menyerat Prasetya dan 2 direksi lainnya, telah ada putusan dari hakim. Dalam prosesnya, majelis hakim telah memvonis bebas, terdakwa itu tidak bersalah dalam kasus pengurusan dana apresiasi AJB Bumiputera pada Kamis 11 November 201. 

Kasus ini bermula dari keputusan direksi Bumiputera menyetujui usulan pemberian dana apresiasi kepada tim restrukturisasi sebesar 3,4 persen atau Rp 7 miliar.

Dana apresiasi diberikan karena tim dianggap berhasil menurunkan kewajiban Bumiputera kepada PT Pusri Palembang sebanyak Rp 104 miliar.

Pada 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menganulir keputusan itu karena menganggap besaran bonus terlalu besar.

Baca juga: Nasabah Pertanyakan Nasib Dana di AJB Bumiputera

Baca juga: ICB Bumiputera Balikpapan Himpun 48 Kantong Darah

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Bank ICB Bumiputera Merugi

Pada 2015, besaran dana apresiasi direvisi menjadi 2,5 persen atau Rp 2,6 miliar. Pada 2020, OJK membuka lagi kasus ini karena mencurigai terjadi korupsi Bumiputera dalam pemberian uang tersebut.

Mantan Direktur Sumber Daya Manusia Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera), Prasetya M. Brata divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Sri wahyuni sebagai hakim ketua, Morgan Simandjuntak dan Alimin Ribut Sujono sebagai hakim anggota, mengadili perkara nomor 155/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel memvonis bebas terdakwa Prasetya M Brata selaku Direktur SDM, Sutikno selaku Direktur Pemasaran dan Syukur Imron sebagai Direktur Teknik AJB Bumiputera 1912

“Menyatakan para terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.

Baca juga: Asuransi Bumiputera Targetkan 25.000 Agen

Melepaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

"Membebankan biaya perkara kepada negara,” kata Hakim Ketua Sri Wahyuni SH, membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Halaman
12