Berita Balikpapan Terkini

Aktivis Perempuan Soroti Kasus Asusila di Balikpapan dan Sampaikan Kajiannya

Penulis: Aneke Pratiwi
Editor: Budi Susilo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aktivis Perempuan Kota Balikpapan, Rahel Arung Pabangke angkat bicara soal kasus tindakan asusila di Kota Balikpapan, Jumat (19/11/2021). Kejahatan asusila tidak pernah habis. Karena korban begitu sulit dari trauma, akhirnya tindakan asusila sering kali sulit diungkap. TRIBUNKALTIM.CO/ANEKE PRATIWI

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kasus tindakan asusila di Indonesia masih menjadi salah satu momok dalam kehidupan sosial.

Isu tindakan asusila pun kembali ramai diperbincangkan karena sejumlah kasus yang sedikit demi sedikit mulai mencuat ke publik termasuk di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini akhirnya membuat sejumlah Aktivis Perempuan mulai bersuara dan mengkaji mengenai kasus tindakan asusila.

Kali ini aktivis Perempuan Kota Balikpapan, Rahel Arung Pabangke kala bersua dengan TribunKaltim.co pada Jumat (19/11/2021) di Kota Balikpapan.

Baca juga: Soal Permendikbud No 30 Tahun 2021, STIPER Muhammadiyah Paser Belum Bicarakan di Internal Kampus

Baca juga: Tak Hanya Gugat Pra Peradilan, Kuasa Hukum Tersangka Asusila Juga Laporkan Penyidik ke Polda Kaltim

Baca juga: NEWS VIDEO Polresta Balikpapan Rilis Pelaku Tindakan Asusila terhadap Keponakan Sendiri

"Apakah terungkapnya kasus tersebut sudah selaras dengan hukum yang berlaku. Bagaimana Negara menjamin keamanan dan kenyamanan tiap orang dari tindakan asusila yang mengintai di sekitar masyarakat," tanyanya. 

Dia menyampaikan, tindakan asusila merupakan tindakan asusila yang tak diinginkan dan dipaksakan kepada korban baik secara fisik, lisan ataupun isyarat tertentu.

“Kejahatan asusila tidak pernah habis. Karena korban begitu sulit dari trauma, akhirnya tindakan asusila sering kali sulit diungkap,” tutur Aktivis Perempuan Muda Balikpapan yang berusia 21 tahun ini.

Apalagi hukum dan perundangan kita kerap memposisikan tindakan asusila seperti kejahatan biasa. Belum lagi soal prasangka dan bias-bias yang membuat korban justru sering dipersalahkan,” tambahnya.

Baca juga: Pengacara Beber Psikologi Oknum Dosen di Balikpapan yang Diduga Berbuat Asusila kepada Pelajar

Tim ahli Badan Legislasi DPR mengusulkan perubahan nama dari yang tadinya RUU Penghapusan Kekerasan Se***** (PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Se***** (TPKS).

Para aktivis perempuan Balikpapan menilai kata “penghapusan” terlalu abstrak. Bahkan ada 85 pasal juga ikut hilang yang bentuk-bentuk pelecehan versi RUU PKS dan RUU TPKS jauh berbeda. Oleh karenanya muncul banyak pertanyaan dari para aktivis perempuan ini.

Halaman
12