Berita Kaltara Terkini

DPRD Kaltara Dukung Pemprov Terapkan PPKM Level 3, Norhayati Andris: Penting Diantisipasi

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, membeberkan, Pemprov Kaltara, mendukung rencana pemerintah pusat untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 pada akhir tahun 2021, Senin (29/11/2021).

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara, mendukung rencana pemerintah pusat untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 pada akhir tahun 2021.

Pemberlakuan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19 saat masa liburan Natal dan Tahun Baru 2022.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan mendukung langkah Pemprov Kaltara.

Ia menyampaikan, harus ada langkah-langkah yang diambil agar tidak terjadi gelombang ketiga di Kaltara.

Baca juga: Tak Lagi di Kilometer 4, Lokasi Pembangunan Gedung DPRD Kaltara Kembali ke Kawasan KBM

Baca juga: Serapan Belanja APBD Masih 46%, Ketua DPRD Kaltara Minta Pemprov Genjot Pembangunan Infrastruktur

Baca juga: Vaksinasi Dinilai Belum Maksimal, Ketua DPRD Kaltara Minta Pemprov Datangkan Lebih Banyak Vaksin

"Kami prinsipnya, sangat mendukung yang mana yang paling baik untuk masyarakat untuk antisipasi melonjaknya kasus Covid-19 di Kaltara," kata ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris kepada TribunKaltara.com pada Senin (29/11/2021).

Menurutnya, pembatasan kegiatan masyarakat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan mobilitas penduduk jelang libur Natal dan Tahun Baru.

Pembatasan, kata Norhayati, juga perlu dilakukan mengingat saat ini telah terdeteksi varian baru virus corona yakni Varian Omicron yang jauh lebih menular dibandingkan Varian Delta.

"Dan nanti itu ada Natal dan Tahun Baru, ini juga penting untuk diantisipasi, karena biasanya mobilitas masyarakat itu cukup tinggi," ujarnya.

Baca juga: Wagub Yansen Tipa Padan Sampaikan KUA-PPAS, Ini Tanggapan DPRD Kaltara

"Dan sekarang ini ada varian baru, artinya pemerintah juga harus didukung oleh masyarakat harus tetap waspada dan tetap menaati protokol kesehatan," tuturnya. (*)