Berita Kaltara Terkini

Soal Potensi Bibit Radikal yang Muncul di Kaltara, Kabinda Sebut Bisa Diredam Lewat Komunikasi

Editor: Rahmad Taufiq
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kabinda Kaltara, Brigjend TNI H. Andi Sulaiman. Ia mengatakan, pengawasan tentang kelompok kategori menentang pemerintah sebenarnya pihaknya bekerja sama dengan instansi lain, di antaranya bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kesbangpol, Polda, Kejaksaan semua mengikuti perkembangan. TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN – Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kaltara membeberkan soal pengawasan kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik di Kaltara.

Kepala BINDA Kaltara, Brigjend TNI H. Andi Sulaiman mengatakan, pengawasan tentang kelompok kategori menentang pemerintah sebenarnya kita bekerja sama dengan instansi lain, di antaranya bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kesbangpol, Polda, Kejaksaan semua mengikuti perkembangan.

“Sehingga potensi yang akan muncul menimbulkan konflik kita bisa sama-sama redam itu dari awal. Kita lakukan pencegahan sehingga jangan ada potensi konflik dan muncul kasus yang bisa merugikan bersama,” beber Brigjend TNI H. Andi Sulaiman.

Ia menanggapi persoalan adanya pemberitaan anak sekolah yang diduga memiliki latar belakang aliran atau kepercayaan yang ditentang pemerintah, dalam hal ini saksi-saksi Yehuwa, pada dasarnya BIN sendiri bertugas mendeteksi potensi bibit radikal yang muncul.

Namun berbeda hal jika sudah masuk dalam ranah hukum, yang sekiranya bisa melanggar peraturan perundang-undangan maka pihaknya menyerahkan kepada pihak berwenang.

Baca juga: Kesbangpol Kukar Rutin Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Intoleran Bersama FKUB

Baca juga: Tangkal Radikalisme, BNPT Perkuat Kerjasama dengan Penyintas hingga Tokoh Agama di Samarinda Kaltim

“Jadi kami bekerja di lapangan mencegah potensi adanya yang bisa berakibat fatal. Kalau sudah masuk dalam koridor hukum biarkanlah itu berjalan dan ditangani oleh instansi berwenang,” tuturnya.

Adapun, lanjutnya, terhadap organisasi mereka, BIN sendiri jika mengacu aturan, semua diatur oleh Kesbangpol.

“Kami belum ada instruksi bagaimana kebijakan itu turun kita serahkan itu kepada pemerintah. Apakah dibubarkan atau hal lain kita ikuti petunjuk pemerintah,” ucapnya tegas.

Ia mengemukakan, semua hal yang berpotensi pada konflik tetap diawasi pihaknya. Bukan hanya berfokus pada satu hal.

“Termasuk Kemenag, Kejaksaaan, Polisi dan TNI semua sama-sama ikut membantu supaya wilayah kita aman, damai dan tentram. Jika ada aliran yang kira-kira melakukan pedekatan potensi konflik supaya jangan melebar,” jelasnya.

Baca juga: Rangkul Elemen Masyarakat, Cara Kabinda Brigjen TNI Sulaiman Tangkal Paham Radikalisme di Kaltara

Lebih jauh ia menambahkan, sejauh ini potensi konflik di seluruh Indonesia bisa saja muncul, namun bagaimana meredam itu menjadi tugas bersama.

“Bagaimana mengolah, memanajemen supaya yang terdeteksi kita lakukan pendekatan, komunikasi dan pasti ada jalan keluarnya,” ujarnya. (*)