Berita Kaltara Terkini

Kanwil DJPb Serahkan DIPA dan TKDD 2022, Besaran APBN di Kaltara Alami Penurunan 9,13 Persen

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, Wagub Yansen Tipa Padan dan Plt Kepala Kanwil DJPb Kaltara Nazuar (berbatik) bersama Bupati Bupati dan Walikota se-Provinsi Kaltara saat menerima DIPA dan TKDD 2022 di Aula Gedung Gadis Tanjung Selor, Senin (6/12/2021). HO/KANWIL DJPb KALTARA

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltara melaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke berbagai stakeholder di Kaltara.

Acara penyerahan ini dilakukan di Aula Gedung Gadis Tanjung Selor, Senin (6/12/2021).

Acara ini dihadiri pimpinan 15 lembaga baik dari Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah se Provinsi Kaltara.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJPb Kaltara Nazuar, besaran APBN di Kaltara mengalami penurunan sebesar 9,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di mana pada tahun ini, dana APBN yang dibelanjakan di Kaltara sebesar Rp 9,72 triliun yang dialokasikan pada belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 3,48 triliun dan TKDD sebesar Rp 6,24 triliun.

Baca juga: Kanwil DJPb Kaltara Beri Penghargaan ke Tana Tidung, Bupati Ibrahim Ali: Jangan Berpuas Diri

Baca juga: Terapkan Marketplace, Kanwil DJPb Kaltara Beri Penghargaan ke BPS Kalimantan Utara

Menurut Nazuar, stakeholder terkait harus segera melakukan langkah strategis agar realisasi kegiatan dapat dilakukan di awal tahun 2022.

"Beberapa langkah strategis harus segera dilakukan, seperti percepatan dokumen persyaratan DAK fisik dan Dana Desa lalu penetapan pejabat perbendaharaan," kata Nuazar.

"Kami mengharap DIPA dan TKDD 2022 dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan dapat segera dilakukan di awal 2022," pesannya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang berpesan, agar besaran TKDD yang diterima oleh pemerintah daerah dapat segera dioptimalkan, khususnya menyangkut program-program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

"Untuk TKDD 2022 diarahkan untuk pemulihan ekonomi lalu dana desa dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan penanggulangan Covid-19," kata Zainal Paliwang.

"Saya berharap pada Pemda di Kaltara untuk segera mengoptimalkan TKDD sesuai dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan," tuturnya.

Baca juga: Akselerasi Dana Desa, Kepala Kanwil DJPb Kaltim Gandeng DPMPD

Diketahui TKDD 2022 di Kaltara dialokasikan sebesar Rp 6,24 triliun, dana tersebut dialokasikan pada Provinsi Kaltara sebesar Rp 1,614 triliun, Kabupaten Malinau menerima sebesar Rp 1,184 triliun diikuti alokasi kepada Kabupaten Bulungan sebesar Rp 1,084 triliun.

Kemudian Kabupaten Nunukan menerima sebesar Rp 1,010 triliun, Kota Tarakan mendapatkan sebesar Rp 736 miliar dan Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp 610 miliar. (*)