Berita DPRD Kalimantan Timur

Sharing Komisi II dengan Pemprov Jawa Timur, BUMD Wajib Berbenah, Berani Lakukan Terobosan

Editor: Diah Anggraeni
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sharing Komisi II DPRD Kaltim dengan Pemprov Jawa Timur dan PT SIER terkait mekanisme pengelolaan dan kinerja BUMD dalam meningkatkan PAD, Kamis (25/8/2022).

TRIBUNKALTIM.CO - Terlalu birokratis, kurang mempunyai etos kerja yang mumpuni, kurang mempunyai orientasi pasar hingga terkesan SDM yang menempati posisi top leader diisi pensiunan yang bukan dari kalangan profesional adalah gambaran bagi perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Faktanya dalam sepuluh tahun terkahir mayoritas Perusda di Provinsi Kalimantan Timur tidak mampu berkembang sehingga terkesan hanya membebani APBD. Padahal, penyertaan modal yang diberikan tidak tanggung-tanggung total mencapai ratusan miliar.

Seperti diketahui, tujuan didirikannya BUMD ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan nasional secara umum guna memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sebuah gambaran yang jauh dari perusda di Kaltim.

Baca juga: Raperda Kepemudaan Dukung Visi dan Misi Gubernur Kaltim

Kritikan paling keras dalam sepuluh tahun terakhir datang dari DPRD Kaltim terkhusus Komisi II yang membidangi keuangan dan perekonomian yang meminta dilakukannya merger atau pembubaran perusda yang tidak kunjung memberikan manfaat bagi daerah.

Lalu, apa yang menjadi kendala bagi perusda sehingga sulit berkembang? Apakah semata-mata karena SDM yang berakibat tidak memiliki program yang jelas dan kinerja yang buruk atau karena kurangnya modal dasar?

Terkait pengelolaan perusda, Jawa Timur tergolong satu provinsi yang sukses.

Betapa tidak, modal dasar yang diberikan mampu dikembangkan dengan berbagai bentuk usaha sehingga kontribusinya kepada daerah tidak hanya telah mengembalikan sepenuhnya modal dasar tetapi sudah memberikan keuntungan yang menjanjikan.

Demikian hasil sharing Komisi II DPRD Kaltim dengan Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Sukses Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara, Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Pemkot Samarinda

Disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, banyak hal yang harus dicontoh dari Jawa Timur dalam memaksimalkan peran perusda guna memberikan kontribusi maksimal kepada daerah.

"Intinya program kerjanya jelas, inovatif dan terukur dalam mencapai tujuan serta mampu membaca peluang pasar yang disesuaikan kondisi tipologi, geografis, ekonomi dan sosial sampai arah pembangunan. Ini yang belum ada di Kaltim," kata Sapto pada pertemuan yang dihadiri Masykur Sarmian dan Puji Hartadi.

Perubahan status dari perseroda menjadi perseroan terbatas membuat ruang lingkup menjadi lebih luas sehingga memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk melakukan inovasi. Modal dasar berupa aset tanahpun mampu dijadikan kawasan industri.

"Tanah dan bangunan ada yang dijual maupun di sewakan serta pengelolaan dilakukan perusda bahkan termasuk air bersih yang bersumber dari limbah pabrik diolah menjadi air bersih dan layak konsumsi kemudian didistribusikan kembali ke kawasan industri maupun perumahan elit," jelasnya.

Menurutnya, perusda di Kaltim cenderung bermain aman seperti mengalihkan pada saham, aset berupa lahan yang mangkrak, dan ketidakmampuan dalam membaca peluang pasar.

Halaman
12

Berita Terkini