Berita DPRD Kalimantan Timur

Maksimalkan Serapan Anggaran 2023, Sutomo Jabir Minta Pemda Persiapkan Lelang sejak Dini

Editor: Diah Anggraeni
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan lelang sejak dini pada setiap proyek pembangunan agar anggaran dapat terserap maksimal.

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim telah menandatangani APBD 2023 senilai Rp 17,2 triliun.

Agar anggaran dapat terserap maksimal, anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan lelang sejak dini pada setiap proyek pembangunan.

Ia menyampaikan, Pemprov Kaltim melalui OPD mengeksekusi anggaran 2023 tidak sama lambannya dengan anggaran 2022.

"Maksudnya apa, setelah kesepakatan ini dilakukan, segera dilakukan persiapan lelang dini. Supaya tidak ada lagi kegiatan yang tidak terlaksana seperti pembangunan Gedung Rumah Sakit (RS) Abdul Wahab Syahrani (AWS)," sebut Sutomo Jabir.

Baca juga: Bagus Susetyo Dukung Peningkatan SDM Ekraf

Menurut dia, keterlambatan lelang tentu akan mempengaruhi kualitas pembangunan.

Ia pun mempertanyakan pembangunan RS AWS tujuh lantai yang telah dianggarkan Rp 100 miliar dan baru dilelang pada pertengahan tahun.

"Sangat tidak logis pembangunan ini (Gedung RS AWS) selesai tepat waktu. Ini saya tekankan, supaya tidak ada lagi gedung yang gagal eksekusi, seperti pembangunan Gedung Inspektorat," jelas politisi PKB ini.

Belum lagi, kata Sutomo jabir, kegiatan-kegaiatan lain yang berhasil dilelang, tetapi sampai saat ini belum maksimal. Contoh kasus, pembangunan jembatan sambaliung.

Terlepas dari pemerintah kabupaten menyiapkan akses penyeberangan sementara, menurut dia, kalau dilakukan lelang lebih awal, tentu dampaknya akan berbeda.

"Kalau dikerjakan lebih awal, mungkin jembatan itu bisa digunakan untuk akses pelaksanaan Porprov," beber wakil rakyat dari dapil Bontang, Kutim dan Berau ini.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Tolak Tawaran Berau Pindah ke Kaltara

Untuk itu, ia meminta ketegasan dari pemerintah agar mendesak OPD segara mempersiapkan lelang lebih awal, dan tidak menunda hingga akhir tahun.

Anggota Komisi III ini juga menyebutkan, tidak sedikit kontribusi silpa 2022 dalam tubuh APBD 2023.

Bahkan, salah satunya, silpa Rp 1,6 triliun.

Seandainya anggaran ini dapat dikonversi menjadi pembangunan, akan luar biasa untuk menyejahterakan masyarakat Kaltim. (adv)

Berita Terkini