IKN Nusantara

Investor Membludak, Pemerintah Siapkan 965 Hektare Area Investasi di IKN Nusantara

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, minat investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur meningkat 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan pada tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Perintah Jokowi, Menteri PUPR Tambah Kaveling di KIPP IKN Nusantara Khusus Investor

"Minat investasi di IKN dapat kami melaporkan mengalami peningkatan 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan pada sosialisasi awal pada tahun 2022 Agustus, dari semula 38 hektar jadi 965 hektar untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan perkantoran," kata Basuki, dilansir dari Kompas.com.

Basuki mengatakan, investasi pada fasilitas pendidikan atau zona 1B seluas 41 hektar yang terdiri dari perguruan tinggi, sekolah internasional, dan lembaga riset swasta.

Kemudian, investasi pada fasilitas kesehatan atau zona 1B seluas 29 hektar yang terdiri dari rumah sakit nasional terpadu dan rumah sakit lainnya.
"Sektor perumahan seluas 155 hektar pada zona 1A dan 1B untuk kawasan residensial, dan investasi pada perkantoran jasa dan komersil seluas 14,4 hektar meliputi area perkantoran PMR, retail outlet dan departemen store," ujarnya.

Baca juga: Menteri PUPR Usulkan Rp 9 Triliun Bangun Rumah ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan IKN Nusantara, pihaknya telah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun.

"Anggaran ini untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan KIPP dan pembangunan hunian ASN dan TNI Polri," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta setiap calon investor dari luar negeri yang akan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, harus memiliki kantor cabang di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dilansir dari siaran pers IKN pada Jumat (25/11/2022).

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, setiap calon investor dari luar negeri dipersyaratkan untuk memiliki kantor cabang dan pusat fabrikasi di Indonesia," ujar Basuki.

"Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sudah punya lahan yang disiapkan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, investor tinggal bawa teknologi dan buka pabrik," jelasnya.

Basuki pun menegaskan, pemerintah Indonesia menjamin kemudahan perizinan untuk membuka izin usaha konstruksi di Indonesia.

Semua perizinan akan dimonitor langsung oleh Presiden Jokowi.

"Seluruh perizinan akan dibantu oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dimonitor langsung oleh Presiden," ungkapnya. (*)

Berita Terkini