IKN Nusantara

Aturan Kemudahan Berusaha di IKN Nusantara Siap, Percepat Pembangunan IKN Nusantara

Penulis: Rafan Arif Dwinanto
Editor: Faizal Amir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan masif dilakukan mulai 2023.

Karenanya, pemerintah menyiapkan aturan terkait kemudahan berusaha dan perizinan investasi.

Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN/Bappenas, Diani Sadiawati dalam sosialisasi IKN Nusantara secara virtual, Selasa (22/11/2022).

"Kita sudah mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang kemudahan berusaha dan perizinan serta fasilitas investasi, ini juga tidak lain dimaksudkan juga untuk mempercepat kelancaran dari pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Diana.

Diani mengatakan, pengelolaan IKN Nusantara paling unik di dunia karena Kepala Otorita IKN setingkat dengan kementerian, namun juga sebagai pemerintah daerah khusus.

Ia mengatakan, otorita IKN Nusantara mempunyai anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen atau Rp 446 triliun.

"Dan sisanya memang diminta pada otorita IKN mencari sumber-sumber lain dari hasil kerja sama KPBU dengan swasta dan semuanya ini dalam pembangunan harus mengacu pada rencana induk tentunya," ujarnya.

Lebih lanjut, Diani mengatakan, pembangunan IKN Nusantara ini merupakan program prioritas nasional sehingga pembangunan harus tetap berjalan meski terjadi pergantian presiden.

Ia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa pembangunan IKN paling singkat dilakukan dalam waktu 10 tahun.

"Ini tentunya merupakan komitmen kita bersama sehingga proses politik yang akan menentukan dalam UU ini dan juga semangat kita untuk terus melanjutkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pekerjaan kavling dan land development di Kawasan Inti Pusat Pemerintah ( KIPP) 1B dan 1C Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara akan dilakukan Januari 2023.

Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi dari Presiden Joko Widodo terkait tingginya minat para investor di kawasan tersebut.

"Sekarang sudah mulai tender, Januari mungkin penandatanganan kontrak sudah bisa kerja.

Nanti kuartal 3 bapak presiden sudah bisa bawa investor diarahkan kamu bikin rumah sakit di sini sudah ditunjukan tempatnya," kata Basuki saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022), dilansir dari Kompas.com.

Basuki mengatakan, minat investor di IKN Nusantara semakin tinggi sejak dilakukannya market sounding oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Sudah banyak investor yang ingin investasi di IKN nanti yang ngurus otorita," ujarnya. (*)

Berita Terkini