Berita Kaltim Terkini

KSPI Nilai dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harusnya UMP Kaltim 2023 Naik 13 Persen

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi uang rupiah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kaltim protes Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2023 yang hanya naik 6,2 persen.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2023 yang naik 6,2 persen menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kaltim, Cornelis Iriawan, tidak sejalan dengan Permenaker 18 tahun 2022 tentang kenaikan upah.

Seharusnya kenaikan berada di angka 10 persen mengikuti inflasi nasional.

Pada awalnya tuntutan buruh paling tidak naik 13 persen, karena ekonomi nasional tumbuh positif di angka 5,7 persen.

"Jadi, kenaikan upah minimun itu 10-13 persen berdasarkan Permenaker 18 Tahun 2022 itu tentu untuk menaikkan daya beli masyarakat, itu yang pertama.

"Yang kedua kalau misalkan daya beli masyarakat itu sudah didukung dengan kenaikan upah minimum, maka itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Cornelis, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: SBSI 92 Nilai UMP Kaltim 2023 Belum Sesuai Penghidupan Layak

Baca juga: UMK Kutim 2023 Disepakati Naik 5,69 persen Jadi Rp 3,3 Juta

KSPI Kaltim mengkritik keputusan Gubernur Kaltim Isran Noor tentang penetapan UMP Kaltim 2023 yang hanya naik 6,2 persen.

Sebab, selain bertentangan dengan Permenaker 18 Tahun 2022, ia menilai posisi gubernur juga tidak memihak kepada kelompok pekerja.

Kenapa begitu?

"Karena mestinya gubernur juga hadir langsung mendengarkan pengarahan dari Menteri Tenaga Kerja yang harusnya dinaikkan paling tidak 10 persen.

"Ternyata Permenaker ini tidak diikuti oleh Gubernur Kaltim. Artinya, bahwa dengan 6,2 persen ini tidak akan memberikan efek pada peningkatan daya beli masyarakat Kaltim.

"Karena itu hanya di kisaran Rp186 ribu, sementara pada pandemi Covid-19 kemarin upah sama sekali tidak naik," kata dia.

Baca juga: Disnaker Usulkan UMK Bontang 2023 Naik 5,69 Persen Jadi Rp 3.419.486

Tahun lalu, kenaikan secara nasional yang hanya satu koma sekian persen, kata Cornelis, memperburuk ekonomi masyarakat.

"KSPI Kaltim juga menyatakan sikap menolak dan kritik keras keputusan gubernur tentang penetapan UMP Kaltim di angka 6,2 persen," pungkasnya. (*)

Berita Terkini