Berita Kaltim Terkini

SBSI 92 Nilai UMP Kaltim 2023 Belum Sesuai Penghidupan Layak

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi- Upah minimum provinsi (UMP) Kaltim dirasa pihak buruh belum sesuai penghidupan layak.TRIBUNKALTM.CO/IKBAL NURKARIM

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upah minimum provinsi (UMP) Kaltim dirasa pihak buruh belum sesuai penghidupan layak.

UMP Kaltim 2023 yang naik 6,2 persen atau menjadi sebesar Rp 3,2 juta, dirasa belum maksimal.

Kebutuhan hidup layak harusnya turut naik seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pendapat pengusaha Kaltim yang tak bisa memberikan gaji layak juga dipertanyakan.

Terlebih, saat ini komoditas utama Kaltim harganya mengalami kenaikan.

Sekretaris Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI)’92 Kaltim Sultan mengatakan, kalau mengacu undang-undang, maka, acuan penetapan upah ialah kebutuhan hidup layak.

Baca juga: UMK Kutim 2023 Disepakati Naik 5,69 persen Jadi Rp 3,3 Juta

Baca juga: DPC F-Hukatan KSBSI Paser Usulkan Kenaikan UMK 2023 Jadi 7 Persen

Dari situ, perhitungan harusnya bagaimana buruh bisa mendapat gaji agar hidup mereka layak bukan sekadar hidup untuk makan.

"Kaltim minimal harus sama dengan Jakarta. Jadi, untuk sejak dari orde baru Kaltim tidak pernah ketinggalan sama dengan Surabaya," tukasnya, Rabu (30/11/2022).

Menurut Sultan, seharusnya gaji buruh di Kaltim sudah di angka Rp4 juta, atau minimal naik 15 persen.

Tetapi, sejak sekitar beberapa tahun terakhir, UMP Kaltim justru jauh di bawah upah minimum kota (UMK) Surabaya.

Padahal, Kaltim memiliki komoditas yang besar dan mahal.

Sumber energi di Indonesia banyak dari Benua Etam yang punya batubara besar. Atau aneka komoditas sawit.

"Berapa dollar yang mereka dapat dari penjualan batubara, jadi tidak ada ruginya. Selama ini pemerintah kan hanya sepihak mendengar dari pengusaha, coba diaudit betul, tidak perusahaannya rugi," kata Sultan.

Saat ini saja, kondisi Kaltim, untuk produksi batubara juga sangat terus dipacu.

Halaman
12

Berita Terkini