Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.
Capres Anies Baswedan berani sebut IKN Nusantara tak mendesak.
Meski sudah dalam bentuk UU, namun Anies Baswedan menyatakan IKN Nusantara bukan hal yang mendesak untuk dibangun saat ini.
Ya, hal itu diungkapkan Capres Anies Baswedan saat menjawab sejumlah pertanyaan dalam dialog di PWI Pusat, Jumat (1/12).
Pertanyaan dilontarkan berkisar tentang Pemilu 2024, IKN, hingga konflik di Papua.
Baca juga: Sindiran Cak Imin Soal Mie Instan, Cawapresnya Anies Baswedan: Nanti Lahir Pemimpin-Pemimpin Instan
Baca juga: PKS Ingin Jakarta Tetap Ibu Kota, Anies Baswedan Soroti Pemerataan Pembangunan
Baca juga: Belum Ada Tersangka dalam Kasus Pelecehan Santri di Bontang, Polisi Minta Masyarakat Bersabar
Di awal pertemuan, Anies Baswedan bicara soal beragam masalah negara dalam dialog di Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat.
Dalam paparannya, Anies menyinggung bagaimana kebebasan berpendapat masih menjadi masalah di Indonesia.
Ia juga menyinggung krisis kepercayaan publik pada negara termasuk dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anies Baswedan menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak mendesak untuk dikerjakan, meskipun sudah terbentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu, kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas," kata Anies.
Baca juga: Reaksi Pengusaha soal Kritik IKN yang Dilontarkan PKS dan Anies Baswedan
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mempertanyakan apakah sumber daya fiskal yang terbatas itu akan digunakan untuk membangun suatu tempat atau membiayai hal mendesak.
Salah satu hal urgen yang disorot Anies ialah adalah soal honor guru.
Menurut Anies, wacana pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan bersifat kontraproduktif apabila anggaran triliunan rupiah tidak dialokasikan untuk honor guru.
Terlebih lagi, tambahnya, saat ini honor bulanan guru hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari sekitar 10-15 hari saja.
"Ya, kalau kita ingin kualitas manusia yang lebih baik, ya, gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsen ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10 hari-15 hari?" kata mantan rektor Universitas Paramadina itu.