Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Persoalan sampah di Samarinda menjadi salah satu masalah yang harus segera dituntaskan.
Apalagi, produksi sampah harian di Kota Samarinda saat ini mencapai 600 ton per hari.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan, manajemen sampah memang menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) utama bagi Kota Tepian.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menghentikan TPA Bukit Pinang untuk pembuangan sampah secara bertahap.
Seluruh sampah di Kota Samarinda kini dialihkan ke TPA Sambutan yang memiliki luas tampung sekitar 200 hektare.
Namun, dengan jumlah sampah yang terus bertambah, kapasitas TPA ini diperkirakan akan penuh dalam waktu dekat jika tidak ada upaya pengurangan timbunan sampah.
Baca juga: Solusi Pengelolaan Sampah, Pemkot Samarinda Tunggu Putusan Investor soal Penerapan Waste to Energy
Andi Harun menyebut bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya.
Salah satunya melakukan studi banding ke sejumlah daerah seperti Banyumas, Bali, dan daerah lainnya untuk mempelajari berbagai metode pengelolaan sampah.
Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah penggunaan incinerator seperti di Malang.
Menurut Andi Harun, incinerator dapat menjadi solusi jangka pendek dan menengah dalam mengelola sampah.
Mesin ini dirancang untuk bekerja selama 24 jam dan mampu mengurangi timbunan sampah secara signifikan.
"Contohnya, di Malang, satu mesin incinerator bisa mengurangi hingga 60 ton sampah per hari. Jika kita memasang dua hingga tiga mesin, kita dapat mengurangi sekitar 180 ton sampah per hari di TPA Sambutan," jelasnya.
Tak menunggu waktu lama, Pemkot Samarinda menargetkan uji coba penggunaan incinerator akan dilakukan di TPA Sambutan pada tahun 2025.
Jika berhasil, Pemkot Samarinda akan mempertimbangkan untuk memasang incinerator di beberapa kecamatan dengan tingkat produksi sampah yang tinggi.
"Bahkan, kalau memungkinkan, setiap kecamatan bisa memiliki incinerator sendiri sehingga sampah tidak perlu lagi dibuang ke TPA," kata Andi Harun.
Baca juga: Jelang Pemindahan Ibu Kota ke IKN, DLH PPU Butuh Tambahan Armada Pengangkut Sampah