Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Sikap PDIP, jadi partai penyeimbang di pemerintahan Prabowo.
Ya, PDIP sebut tidak menjadi koalisi maupun oposisi.
Karena kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan.
Untuk diketahui, oposisi adalah partai atau kelompok politik yang tidak ikut dalam pemerintahan dan mengawasi serta mengkritisi kebijakan pemerintah.
Sedangkan, koalisi adalah gabungan dua atau lebih partai politik yang bekerja sama untuk membentuk pemerintahan atau mendukung presiden yang sedang menjabat.
Meski memilih menjadi partai penyeimbang, Ketua Umum PDIP Megawati berjanji partainya akan tetap menyuarakan kritik dengan lantang.
Pernyataan ini Megawati sampaikan dalam pidato politik dalam penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
Baca juga: Megawati Tegaskan PDIP Bukan Partai Oposisi, Ini Respons Gerindra
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi,” kata Megawati dalam keterangan resminya, Sabtu.
Menurutnya, bagaimana sikap PDIP ke depan bergantung pada kebijakan pemerintah.
Jika kebijakan itu berpihak pada rakyat, PDI-P akan memberikan dukungan.
“Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tegas Megawati.
Putri Presiden Pertama, Soekarno, itu mengatakan, sikap PDI-P tidak ditentukan posisi politik partai sebagai koalisi maupun non-koalisi. PDIP, menurutnya, mengacu pada nilai-nilai yang diajarkan Soekarno dan moral politik.
“Keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” ujar Megawati di forum tersebut.
Yang Didukung Tak Didukung PDI-P
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menyebut PDI-P bisa tetap keras mengkritik kebijakan pemerintah.
Menurut Adi, sikap itu masih tetap mungkin dipilih PDIP meskipun dengan terang menyatakan diri tidak menjadi oposisi dan Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristiyanto, mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.
“Sepertinya kritik PDIP akan proporsional. Kalau positif didukung, kalau tidak sesuai aspirasi rakyat dikritik dan diluruskan,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/8/2025).
Adi menuturkan, PDIP tetap akan bersuara lantang ketika mengkritik kebijakan kementerian. Ia mencontohkan, partai banteng akan bersikap keras pada polemik penulisan ulang sejarah yang diprakarsai Kementerian Kebudayaan.
Proyek itu dikhawatirkan mendistorsi sejarah, termasuk peran-peran Bung Karno.
“Pada isu-isu tertentu yang menyangkut kementerian sepertinya akan keras seperti penulisan ulang sejarah atau soal ojol beberapa waktu lalu,” kata Adi.
PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Guntur Romli: Tak Berhubungan dengan Amnesti Hasto
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan bahwa keputusan partai untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sikap yang baru.
Menurut Guntur, hal itu telah direkomendasikan dalam Rakernas V PDIP yang dilaksanakan pada Mei 2024 lalu.
"Bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang, checks and balances dan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Jadi sikap tersebut sudah diputuskan jauh-jauh hari," ucap Guntur Romli dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (4/8/2025).
Selain itu, sambungnya, salah satu rekomendasi dalam Rakernas V PDIP adalah meminta Kongres untuk kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.
"Itu juga hasil dari Rakernas," jelas Guntur.
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa keputusan PDIP menjadi partai penyeimbang tak ada hubungannya dengan amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Adapun amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu.
"Jadi ketika sikap bahwa PDI Perjuangan menjadi partai penyeimbang kemudian dikaitkan dengan amnesti kepada Mas Hasto Kristiyanto menurut kami itu tidak berhubungan karena sikap (menjadi penyeimbang) itu sudah ditegaskan lebih dulu," ucap Guntur.
Sebagaimana diketahui, Hasto Kristiyanto yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo secara resmi dibebaskan dari tahanan pada Jumat (1/8/2025) malam
Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku
Politikus asal Yogyakarta itu sempat ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.
Ia divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Janji Megawati PDI-P Tetap Bersuara Lantang Meski Bukan Oposisi dan Koalisi"
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Guntur Romli: Tak Berhubungan dengan Amnesti Hasto