BPSDM Kaltim Gelar Forum Konsultasi Publik, Dorong Layanan Transparan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (23/10/2025).

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan publik.

“BPSDM Kaltim sebagai lembaga penggerak pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelayanan publik di bidang pengembangan kompetensi dapat diakses secara mudah, cepat, dan berkualitas,” ungkapnya.

Menurut Nina, forum ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan instansi pemerintah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk menerima masukan dan memperbaiki mutu layanan.

Baca juga: BPSDM Kaltim Tingkatkan Kompetensi 144 Lurah di Bumi Etam, Ada Materi Inovasi Pelayanan Publik

Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antara BPSDM Kaltim dengan para pemangku kepentingan serta penerima layanan.

Tujuannya, untuk menjaring masukan dan saran konkret dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih adaptif dan profesional.

“Agar bisa memperkuat partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan pelayanan publik dan menghasilkan rekomendasi konkret untuk penyempurnaan standar pelayanan serta inovasi layanan BPSDM Kaltim di masa mendatang,” jelasnya.

Ia berharap forum ini dapat melahirkan kesepahaman dan kolaborasi yang lebih kuat antara BPSDM Kaltim dan berbagai pihak, serta menghasilkan rencana tindak lanjut berbasis rekomendasi peserta.

Baca juga: BPSDM Kaltim Perkuat Kompetensi Widyaiswara, Sejalan dengan Program Gubernur–Wagub

“Selain itu, bisa tersusun rencana tindak lanjut berdasarkan masukan dan rekomendasi peserta, dan terwujud layanan BPSDM Kaltim yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan FKP tahun ini digelar secara hybrid (online dan offline), dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, UPTD lingkup Pemprov Kaltim, BKPSDM Kabupaten/Kota se-Kaltim, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Perekonomian, dan Kesra, Arief Murdiyatno, menilai forum ini sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk menyempurnakan kebijakan publik di daerah.

“Jadi apa yang dilakukan BPSDM Kaltim tidak hanya relevan bagi birokrasi, tetapi juga berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Saya mengapresiasi langkah BPSDM yang menginisiasi forum ini sebagai wadah konsultatif yang inklusif,” pungkas Arief. (*)