Pemkab Kukar Hadapi Penurunan Anggaran 2026, Pastikan Tetap Perjuangkan TPP ASN

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memproyeksikan adanya penurunan anggaran cukup signifikan pada tahun 2026.

Meski demikian, Pemkab menegaskan bahwa kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi prioritas, terutama dalam hal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan besaran anggaran tahun depan diperkirakan menurun hingga 50 persen dari total anggaran tahun sebelumnya.

Baca juga: Pemkab Kukar Petakan 17 Desa Rentan Pangan, Sekda Sunggono Dorong Kolaborasi Kurangi Pemborosan

“Anggaran turun 50 persen dari Rp11,3 triliun. Sementara dalam RKPD, masih banyak OPD yang mengajukan kegiatan, sehingga totalnya mencapai Rp9,8 triliun,” terang Sunggono, Rabu (12/11/2025).

Untuk menyesuaikan kondisi fiskal tersebut, Pemkab Kukar melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah usulan program kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan terarah pada prioritas pembangunan.

“Dalam beberapa hari terakhir kami telah melakukan rasionalisasi dari Rp9,6 triliun menjadi Rp6,3 triliun,” ujarnya.

Kendati mengalami penyesuaian besar pada belanja kegiatan, Sunggono memastikan TPP ASN tidak akan dikurangi. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi pegawai di tengah keterbatasan anggaran.

“Yang paling penting adalah menjaga komitmen. Dan kabar baiknya, insyaallah TPP ASN tetap aman, tidak ada pengurangan,” tegasnya.

Menurutnya, meski TPP ASN Kukar masih tergolong kecil dibanding beberapa daerah lain, pemerintah tetap berupaya mempertahankan komponen tersebut di level maksimal sesuai aturan belanja pegawai.

“Walaupun TPP kita tidak sebesar di daerah lain, tapi meski anggaran turun, TPP tetap di batas maksimal belanja pegawai,” jelasnya.

Sunggono juga menuturkan penurunan anggaran ini telah ia prediksi sejak beberapa tahun lalu, terutama setelah melihat tren ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.

“Sejak empat tahun lalu saya sudah memperkirakan, jika anggaran Pemkab turun di bawah Rp9 triliun, maka belanja pegawai yang besar itu masih bisa kita kelola. Sekitar 30 persen dari total APBD,” ungkapnya.

Ia menutup dengan menegaskan efisiensi dan disiplin pengelolaan keuangan harus menjadi budaya kerja di seluruh OPD.

“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini saatnya kita memperkuat komitmen, bekerja lebih efektif, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)