Bontang Tertinggi Pengangguran di Kaltim, Wawali Agus Haris Desak Pendataan Ulang KTP Warga

Ringkasan Berita:

• Pemkot Bontang merespons data BPS Kaltim yang mencatat Bontang tertinggi pengangguran.
• Wawali Agus Haris menilai data BPS belum akurat karena laporan serapan tenaga kerja (kartu kuning) dari dinas teknis belum diperbarui sejak Juni.
• Pemkot akan menggelar rapat akbar lintas sektor dan menargetkan pendataan ulang selama satu bulan.

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan membenahi pendataan pengangguran setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, kembali mencatat Bontang sebagai kota dengan tingkat pengangguran tertinggi secara persentase di provinsi itu.

Wakil Walikota Bontang, Agus Haris, menilai data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan. Ia menyebut jumlah pencari kerja sebenarnya sempat turun signifikan pada awal tahun.

“Dari sekitar 5.000 pencari kerja, lebih dari 3.000 terserap lewat job fair. Angkanya turun jadi sekitar 2.422 orang,” kata Agus, saat meninjau proyek turap, di Kelurahan Api-Api, Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, rilis BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltim pada Agustus 2025 naik menjadi 5,18 persen, atau meningkat 0,04 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah pengangguran mencapai 107.674 orang, bertambah 652 orang dari Agustus 2024.

Baca juga: Pemkot Bontang: NU Bukan Sekadar Ormas Keagamaan, Melainkan Kekuatan Besar Pembangunan Sosial

Pada saat yang sama, jumlah penduduk bekerja justru berkurang 6.708 orang menjadi 1,97 juta jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun menjadi 66,58 persen.

Agus menjelaskan bahwa sejak Januari hingga November tahun ini, jumlah pengambil kartu kuning kembali meningkat, seiring aktivitas pencarian kerja yang lebih masif.

Namun ia menambahkan bahwa laporan terbaru mengenai serapan tenaga kerja belum diperbarui oleh Dinas Ketenagakerjaan.

“Sejak Juni belum ter-update lagi ke saya,” ujarnya.

Untuk memastikan data yang digunakan dalam perumusan kebijakan lebih akurat, Pemkot akan menggelar pertemuan besar dengan seluruh dinas teknis, camat, lurah, dan perusahaan.

Baca juga: 107.674 Pengangguran di Kaltim pada Agustus 2025, Ini 5 Daerah yang Warganya Banyak Tak Bekerja

Disdukcapil juga akan dilibatkan untuk memastikan basis data penduduk menjadi acuan utama penghitungan angkatan kerja.

Menurut Agus, angka pengangguran seharusnya dihitung berdasarkan warga ber-KTP Bontang usia produktif. Dari 187 ribu penduduk, sekitar 80 ribu berada di luar usia produktif dan tidak termasuk angkatan kerja.

Ia juga mengkritik mekanisme pendataan tenaga kerja yang berjalan selama ini. Ia mengaku terkejut karena perusahaan jarang diminta menyampaikan laporan pekerja secara berkala.

“Kalau begitu ya kita mulai ulang. Pendataan harus dimulai dari nol,” tegasnya.

Pemkot Bontang menargetkan pendataan ulang berlangsung selama satu bulan, mencakup perusahaan induk, subkontraktor, jumlah pekerja, hingga distribusi pencari kerja berdasarkan kecamatan, kelurahan, dan RT.

“Rabu depan semuanya hadir di Pendopo. Kita ingin data yang final dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*)