Gawat, 125 Perusahaan Tambang Batu Bara Bangkrut, 5.000 Korban PHK

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Krisis perkonomian global semakin akut. Perusahaan di bidang pertambangan dan perkebunan paling parah terkena dampaknya.

Sebanyak kurang-lebih 125 perusahaan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur telah tutup beroperasi, alias bangkrut. Terpaan ekonomi ternyata bukan hanya akibat faktor dari dalam negeri. Apa saja?

Dalam bincang-bincang Tribun Kaltim dengan sejumlah pengusaha nasional dan daerah, terungkap situasi perekonomian terutama sektor tambang kini sangat parah. Jika krisis berkelanjutan, jumlah perusahaan bankrut akan terus bertambah.

“Sekitar 125 perusahaan tambang tutup di Kaltim. Pokoknya tutup. (Dari perusahaan yang tutup itu) Lebih banyak beroperasi di Kutai Timur,” ujar Ketua Asosiai Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim M Slamet Brotosiwoyo dalam perbincangan di dalam satu hotel di Balikpapan.

BACA JUGA: APBI Minta Pemerintah tak Perketat Aturan Ekspor Batu Bara

TRIBUNKALTIM.CO/GEAFRY NECOLSEN - Kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Menurut Slamet, hingga awal Agustus 2015, keterpurukan ekonomi belum terlihat tanda-tanda pemulihan. Masih serba tidak pasti.

“Kalau kondisi seperti ini terus, akhir tahun pasti tambah lagi perusahaan yang tutup. Perkiraan Apindo, jumlah perusahaan tutup bisa sampai 200 perusahaan sampai akhir tahun,” ujar Slamet.

Slamet menyadari, lesunya iklim bisnis, disebabnya banyak faktor. Antara lain faktor internasional, terkait lesunya perekonomian dunia, turunnya harga minyak mentah, minimnya permintaan akan komoditas batu bara yang diikuti penurunan harga.

BACA JUGA: Keputusan Menteri ESDM Membuat Daerah Tidak Bisa Berkreasi

“Ini masalah global. Bukan di Indonesia saja, tetapi pengaruh harga energi, terutama harga minyak mentah, turun yang antara lain oleh efek pembajakan minyak oleh ISIS. Minyak di Irak dan Suriah dilego murah oleh ISIS,” katanya.

Dampak paling parah akiabt menurunya permintaan tambang batu bara dan perkebunan adalah pengusaha di Kalimantan dan Sumateras.

Memburuknya situasi perekonomian nasional, menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, sama sekali tidak ada kaitannya atmosfer perpolitikan yang panas usai Pilpres 2014.

Krisis yang menghantam perekonomian pada tahun pertama Kabinet Kerja yang dipimpin duet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan karena sentimen politik.

“Kondisi ekonomi seperti saat ini nothing to do dengan politik. Tidak ada kaitannya dengan kondisi politik dalam negeri,” ujar Mirza kepada para editor dan pemimpin redaksi media massa di Balikpapan, Senin (10/8/2015).

Menurutnya ada tiga faktor utama ‘perusak’ perekonomian nasional yakni dari faktor eksternal. Ketiga hal itu adalah harga komoditas perkebunan dan tambang merosot, atau terpuruk di level internasional.