Kondisi Demo di DPR RI Ricuh, Respons Puan Maharani dan Sufmi Dasco soal Tuntutan Massa

“Mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki,” pungkasnya.

Pengamat: Bentuk Krisis Kepercayaan

Pengamat politik dair Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menanggapi soal seruan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada hari ini.

PSID adalah sebuah lembaga kajian yang berfokus pada isu demokrasi dan politik Islam tanpa afiliasi formal dengan partai atau tokoh politik.

Menurutnya, aksi tersebut menjadi sistem masyarakat tengah mengalami krisis kepercataan terhadap lembaga legislatif.

Nazar menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap wakil rakyat.

"Aksi ini adalah sinyal bahwa sistem perwakilan kita perlu dievaluasi."

"Namun, solusi bukan pada pembubaran DPR, melainkan reformasi konstitusi yang menyeluruh," ujar pria yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini, dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

Seruan aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025, sebelumnya beredar luas di media sosial.

Dalam seruan itu, aksi tersebut dilakukan sebab publik semakin merasa tak puas terhadap DPR RI.

Terlebih, belakangan ramai isu kenaikan tunjangan untuk wakil rakyat, terutama tunjangan perumahan yangd isebut mencapai Rp50 juta per bulan.

Sentimen DPR lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang aspirasi publik turut memperkuat gelombang kritik.

Gerakan akar rumput seperti #PatiMelawan, yang awalnya menolak pajak lokal, kini berkembang menjadi simbol ketidakpuasan nasional terhadap sistem perwakilan yang ada.

"Mahasiswa melihat DPR tidak lagi mewakili rakyat, tapi justru membebani APBN dengan tunjangan yang tidak masuk akal," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Janji Tampung Aspirasi Masyarakat, Puan Maharani Tegaskan Komitmen Keterbukaan