Ucapan Deddy Sitorus yang Sebut 'Rakyat Jelata' jadi Sorotan, Kini PDIP Didesak Tindak Tegas

TRIBUNKALTIM.CO - Gelombang kritik terhadap anggota DPR RI terus bergulir setelah sejumlah wakil rakyat dinilai melontarkan pernyataan yang tidak empatik dan cenderung arogan terhadap masyarakat.

Pada Minggu, 31 Agustus 2025, lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan oleh partai masing-masing sebagai bentuk respons atas tekanan publik.

Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Surya Utama (Uya Kuya) dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Namun, sorotan publik kini bergeser ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyusul viralnya kembali pernyataan kontroversial dari salah satu kadernya, Deddy Sitorus.

Ucapan Deddy yang menyebut “rakyat jelata” dalam sebuah talkshow televisi dianggap merendahkan masyarakat kecil dan bertentangan dengan citra PDIP sebagai partai yang mengusung semangat kerakyatan.

Baca juga: 5 Anggota DPR RI Dinonaktifkan Parpol, Apakah Masih Dapat Gaji?

Kronologi Kontroversi: Dari Talkshow ke Ledakan Publik

Pernyataan Deddy Sitorus berasal dari penampilannya sebagai narasumber dalam acara “Kontroversi” di Metro TV pada Desember 2024.

Dalam sesi tersebut, pembawa acara Zilvia Iskandar menanyakan soal ketimpangan antara tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan dan iuran Tapera yang wajib dibayar oleh pekerja berpenghasilan UMR.

Menanggapi pertanyaan itu, Deddy Sitorus menyebut perbandingan tersebut sebagai “sesat logika” dan menyatakan bahwa gaji DPR tidak bisa disamakan dengan tukang becak atau buruh.

Ia menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Anda mencampuradukkan masalah. Ketika Anda membandingkan DPR dengan rakyat jelata, katakan tukang becak atau buruh, di situ Anda sesat logika,” ucap Deddy dalam tayangan tersebut.

Potongan video itu kembali viral pada Agustus 2025, memicu kemarahan publik yang menilai diksi “rakyat jelata” sebagai bentuk pelecehan terhadap konstituen yang seharusnya diwakili oleh anggota DPR.

Desakan Publik: PDIP Diminta Bertindak Tegas

Setelah lima anggota DPR dari partai lain dinonaktifkan, publik mulai mempertanyakan sikap PDIP terhadap Deddy Sitorus.

Di media sosial X (dulu Twitter), muncul tagar dan komentar yang menuntut agar PDIP tidak tinggal diam.

Banyak yang menilai bahwa partai berlambang banteng itu seolah melindungi kadernya, meski pernyataannya telah menyakiti hati rakyat.

Salah satu desakan paling vokal datang dari influencer dan aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung. Melalui akun Instagram @salsaer, Salsa menantang PDIP untuk mengambil langkah tegas terhadap Deddy.

“PDIP Perjuangan, hari ini kita melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini, kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota kalian yang pernah menghina rakyat,” ujar Salsa.

Ia menyebut Deddy Sitorus sebagai “juara dunia manusia paling arogan” karena tidak mau disamakan dengan rakyat yang telah memberinya mandat sebagai wakil. Salsa juga menyoroti lambatnya respons PDIP dibanding partai lain.

“Semoga kalian pernah dengar ya slogan ‘save the best for the last’. Karena kalian lumayan terlambat dalam memberikan aksi, semoga dalam memberikan aksi, kalian muncul dengan kualitas terbaik,” tambahnya.

Diungkap Salsa, ia ingin agar PDIP bisa bertindak tegas dibanding partai lainnya.

Yakni Salsa berharap agar PDIP memecat Deddy Sitorus.

"Kita bisa belajar dari post sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata dengan kata-kata menonaktifkan, itu enggak terlalu transparan, dan enggak jelas apa artinya. Menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, apakah sama dengan dipecat dan lain-lain?" ungkap Salsa.

"Jadi kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas, pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan pernah masuk lagi ke partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan," sambungnya.

"@pdiperjuangan yuk bisa yuk, yang tegas lugas jelas dan pastikan semua yang menyakiti hati rakyat di PECAT. Kan instruksi sudah jelas dari Presiden dan Ketua Partai udah mendukung," tulis Salsa.

Klarifikasi Deddy Sitorus: Potongan Video dan Tuduhan Buzzer

Menanggapi viralnya video tersebut, Deddy Sitorus memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya.

 Ia menyebut bahwa video yang beredar telah dipotong dan diedit secara tidak utuh, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

“Di sana video dipotong pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh,” kata Deddy Sitorus, dikutip dari TribunJakarta.

Menurut Deddy Sitorus, pembawa acara saat itu membandingkan gaji DPR dengan pekerja UMR, yang menurutnya tidak setara.

Ia menyamakan perbandingan itu dengan membandingkan gaji jenderal dan prajurit.

“Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Itu sesat logika,” tegasnya.

Deddy juga menuding bahwa video tersebut sengaja diviralkan oleh buzzer untuk menyerang dirinya dan PDIP.

Ia menyebut ada operasi buzzer dengan anggaran Rp8 miliar yang bertujuan menggiring opini publik.

“Sama buzzer ini motong video dibuat seolah-olah hanya pernyataan, jangan samakan DPR dengan rakyat. Oh, jahat banget kalian tapi rendahan sih,” lanjutnya.

Meski demikian, Deddy menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya menimbulkan kegaduhan dan menyakiti masyarakat.

“Mohon maaf kalau orang jadi tersinggung. Tapi pernyataan saya sangat jelas menolak perbandingan gaji, bukan perbedaan derajat seperti yang diembuskan,” tutupnya.

Nama lengkap: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

Tanggal lahir: 17 November 1970

Asal daerah: Pematangsiantar, Sumatera Utara

Pendidikan: 

S-1 Sarjana Pertanian, Universitas Simalungun (1996)
S-2 Master of Arts, Kingston University (2006)
Rekam jejak karir: 

Komisaris Independen PT Berkah Multi Cargo (anak perusahaan Pelindo III) (2017–2019)
Komisaris Independen PTPN III (Holding), (2017–2019)
Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast (2014–2017)
South East Asia Researcher IHS - Exclusive Analysis (2013–2018)
Komisaris PT Optima Consulting Network (2012–2014)
Indonesia Country Representative Exclusive Analysis (Acquires by IHS) (2011–2013)
Direktur Eksekutif PT Optima Consulting Network (2010–2012)
Komisaris PT Takagama (2009–2018)
Anggota DPR RI PDIP Komisi VI periode 2024-2029

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Didesak Segera Tindak Tegas Deddy Sitorus, Buntut Pernyataan 'Rakyat Jelata'

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Setelah Ahmad Sahroni, Erwina Hutagulung Kini Singgung Deddy Sitorus, Ada Apa?