Alasan BEM Unisba tak Hadiri Pertemuan dengan Dedi Mulyadi, KM ITB: dari Awal, Kami Menolak

TRIBUNKALTIM.CO - BEM Unisba dan KM ITB sama-sama menyatakan tidak menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Rabu (3/9/2025).

Pertemuan antara Dedi Mulyadi dengan mahasiswa ini berlangsung usai gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, BEM Unisba dan KM ITB tegas menyatakan tidak ada perwakilan mereka yang ikut serta.

Pernyataan BEM Unisba dan KM ITB tersebut sama dengan pernyataan BEM SI Wilayah Jawa Barat yang tidak akan menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi alias KDM.

Dalam pertemuan Rabu (3/9/2025) siang, sejumlah mahasiswa yang lain hadir dan berdialog langsung dengan Dedi Mulyadi dan anggota DPRD Jabar di Halaman Gedung Sate, lalu dialog dilanjutkan di dalam.

Baca juga: Kronologi Insiden di Unisba dan Unpas versi Polisi dan Mahasiswa, Kampus Tegas Tolak Anarkisme

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Bandung (Unisba), Kamal Rahmatullah mengatakan, anggotanya tidak menghadiri pertemuan tersebut karena telah melalui beberapa pertimbangan di antaranya agenda itu terkesan eksklusif dan tidak melibatkan elemen masyarakat.

"Terus sebenarnya kan satu tujuan ya, membawa naskah kajian ke DPRD.

Cuma di undangannya sedikit kompleks karena itu undangan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), fasilitasi gubernur dan dipertemukan oleh DPRD," ujarnya saat dihubungi, Jumat (5/9/2025).

Atas hal tersebut, dia mempertanyakan langkah DPRD Jabar yang tidak mengundang langsung semua BEM di Jawa Barat usai gejolak aksi unjuk rasa yang digelar beberapa hari terakhir ini.

"Pertanyaannya apakah DPRD tidak bisa secara langsung mengundang kepada seluruh elemen masyarakat ataupun aliansi BEM seluruh Jawa Barat, sebetulnya kan bisa.

Makanya kami pun menilai ada unsur politis di dalamnya," kata Kamal.

Meski tidak hadir dalam agenda tersebut, pihaknya akan tetap mengawal semua kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat agar nanti benar-benar didengar oleh pemerintah pusat, DPRD maupun DPR RI.

"Terkait langkah ke depan kami bakal terus mengawal terkait kebijakan dan aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan juga kami bakal terus melaksanakan konsolidasi," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengawal tuntutan 17+8 yang sudah masuk deadline untuk dipenuhi oleh DPR RI pada 5 September 2025 ini.

"Tuntutan 17+8 kan hari ini (deadline) ya. Saya kira hari ini kami sedang memantau respons dari pemerintah seperti apa.

Lalu di Unisba pun ada mimbar bebas untuk kita mengadakan konsolidasi," kata Kamal.

Selain BEM Unisba, Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) juga menegaskan tidak ada pengurusnya yang menghadiri pertemuan bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Ketua Kabinet KM ITB, Farell Faiz, mengatakan, sejak awal KM ITB menolak secara tegas undangan agenda tersebut yang disampaikan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat - Banten.

Karenanya, jika ada pihak yang mengaku dari ITB dalam dialog bersama Pemprov dan DPRD Jabar maka kehadirannya sama sekali tidak merepresentasikan KM ITB.

"Sikap kami dari awal menolak untuk menghadiri acara tersebut, sama seperti teman-teman BEM kampus lainnya di Jawa Barat," ujar Farell Faiz saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Jumat (5/9/2025).

Bahkan, pihaknya pun turut menolak undangan untuk berdialog yang disampaikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) RI belum lama ini.

"Jadi, kami pastikan tidak ada pengurus KM ITB yang menghadiri undangan Pemprov Jabar maupun Kemendiktisaintek," kata Farell Faiz.

Ia mengatakan, hari ini para pengurus KM ITB juga bakal turun ke Jakarta untuk berunjuk rasa bersama BEM dari sejumlah kampus, dan kalangan masyarakat lainnya.

Pasalnya, batas waktu pemerintah dan DPR untuk melaksanakan tuntutan 17+8 yang disampaikan dalam demonstrasi ialah hari ini (Jumat, 5/9/2025).

"Seluruh pengurus KM ITB turun ke Jakarta hari ini, ada 40 orang, karena tuntutan 17+8 paling lambat harus dilaksanakan hari ini oleh pemerintah dan DPR," ujar Farell Faiz.

Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat memilih tidak hadir ke Gedung Sate, untuk dialog dengan Pemerintah dan DPRD Jabar, Rabu (3/9/2025). 

Melalui unggahannya di media sosial Instagram @BEMSI_Jabar, mereka mengapresiasi adanya inisiatif undangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IV, mengenai penyelenggaraan forum aspirasi mahasiswa bersama Pemerintah Daerah Jawa Barat. 

"Terlepas dari itu, kami menilai forum yang dirancang Kemendiktisaintek melalui LLDikti Willayah IV memiliki keterbatasan fundamental," tulis unggahannya, Rabu (3/9/2025). 

Forum yang hanya melibatkan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), berisiko mereduksi nilai partisipasi publik yang bermakna karena mengeksekusi elemen-elemen masyarakat sipil lain yang terdampak kebijakan nasional maupun daerah.

"Demi terwujudnya demokrasi yang sehat, kami memandang dialog ini seharusnya bersifat inklusif dan melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas, serikat pekerja, hingga kelompok-kelompok masyarakat lainnya," katanya.

Sejatinya, forum yang abai terhadap prinsip inklusivitas hanya akan menjadi simbolisme politik, bukan ruang aspirasi substantif.

"Atas dasar itu, kami BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan Wilayah Jawa Barat beserta seluruh kampus yang menjadi anggota kami secara tegas menolak menghadiri forum tersebut. Penolakan ini kami lakukan karena forum yang ditawarkan sejak awal dibangun secara eksklusif dan tidak mencerminkan semangat demokrasi partisipatoris," katanya.

Perjuangan mahasiswa, tidak pernah berdiri sendiri. Mahasiswa berpijak pada nilai-nilai kerakyatan, dan keberpihakan kepada masyarakat. 

"Maka, kami menolak segala bentuk forum yang menjadikan mahasiswa sekadar simbol legitimasi tanpa menghadirkan representasi masyarakat secara luas," ucapnya.

Baca juga: Sosok Ibu Ana, Ibu Kerudung Pink yang jadi Inspirasi Tren Brave Pink, Viral saat Demo di DPR RI

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul KM ITB Tegaskan Tak Hadir di Pertemuan Bersama Dedi Mulyadi di Gedung Sate: Kami dari Awal Menolak dan Tak Hadiri Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD di Gedung Sate, BEM Unisba Menilai Ada Unsur Politis