Tanggapan Titiek Soeharto Soal Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah pihak akhirnya buka suara soal Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

Sebelumnya, perintah Jokowi ini disampaikan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

“Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo.

Baca juga: Daftar 22 Tokoh Dunia Terpilih jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy dan Profilnya, Ada Jokowi

Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.

Jokowi pun mengakiui dirinya memerintahkan relawan untuk mengawal Prabowo-Gibran agar tetap langgeng sampai dua periode.

“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025).

Tanggapan Titiek Soeharto

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjawab Presiden ke-7 RI, Jokowi, soal wacana mendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka tetap mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 mendatang.

Menurut Titiek, Prabowo pun belum memikirkan soal 2029. 

Seperti diketahui, selain elite Gerindra, Titiek juga merupakan mantan istri Prabowo.

“Bapak juga belum memikirkan kali ya lima tahun berikutnya,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Titiek meminta Jokowi untuk menahan bicara soal Pilpres 2029, sebab pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan, bahkan belum ada setahun.

Menurutnya, saat ini adalah waktu pembuktian Prabowo-Gibran menunaikan janji politik saat Pilpres 2024 lalu.

“Itu nanti saja selesai dulu, ini baru setahun. Selesaikan 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini,” ujar Titiek, seperti dilansir TribunJakarta.com di artikel berjudul Titiek Soeharto Jawab Jokowi soal Perintah Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Itu Nanti Saja.

Baca juga: Jokowi Dibandingkan dengan SBY dan Megawati Imbas Dukungan untuk Prabowo-Gibran Dua Periode

Kata PKB Ojo Kesusu

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, senada dengan Titiek Soeharto.

Menurut Gus Jazil, sapaan karibnya, Jokowi terlalu terburu-buru bicara  dua periode yang berarti soal Pilpres 2029.

Sebab, pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan hampir setahun.

Orang dekat Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miuhaimin Iskandar itu bahkan menasihati Jokowi menggunakan istilah aturan dalam salat.

"Ojo kesusu (jangan buru-buru). Kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu. Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin, berpidato di panggung dunia, biarkan dulu," ucap Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kendati belum mau bicara soal Pilpres 2029 seperti arahan Jokowi, Ketua Fraksi PKB di DPR RI itu memastikan satu komando dengan Prabowo.

"Tentu. Kami PKB akan tegak lurus kepada Pak Prabowo," ucapnya.

Golkar: Tidak Tepat 

Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid, mengatakan, perintah Jokowi terlalu dini.

Sebab, pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan hampir setahun, terlalu dini membicarakan dua periode yang berarti terkait Pilpres 2029.

Menurut Nurdin, pada periode dua tahun awal, Presiden dan Wapres masih harus bekerja menuntaskan janji politiknya.

"Menurut saya itu waktunya tidak tepat, timing-nya sangat tidak tepat. Tahun sekarang sampai dengan tahun 2027 itulah menurut saya adalah tahun kerja dalam rangka mewujudkan asta cita Bapak Presiden Prabowo. Nanti tahun 2027-2028 baru tahun kerja dan tahun politik," kata Nurdin di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (22/9/2025).

Nurdin mengatakan, saat ini Presiden Prabowo tengah fokus mengakselerasi pembangunan bangsa yang berorientasi pada masyarakat luas, bukan soal kekuasaan.

"Prabowo sekarang ini konsentrasi untuk memulihkan kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka mewujudkan proses pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang-orang," jelasnya.

Mantan Ketua PPSI itu menganggap pernyataan Jokowi bisa menimbulkan gangguan.

Baca juga: Ini Dampak Buruk yang Mungkin Terjadi Prabowo-Gibran Pecah Tak Lanjut 2 Periode Versi Relawan Jokowi

Jokowi seharusnya sekarang ini adalah justru mendorong rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif yang berkaitan dengan pencapaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujud nyatakan daripada asta cita Bapak Prabowo."

"Oleh karena itu menurut saya kita tidak perlu juga sekarang melempar suatu pernyataan-pernyataan yang justru bisa mengganggu kehidupan perpolitikan kita. Nah, apalagi kan masih lama 4 tahun lagi. Nah, bagi Partai Golkar ya saya bisa menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo-Gibran sampai tahun 2029."

"Nah, untuk 2029 seterusnya itu nanti kita bicarakan karena itu masih jauh," jelasnya.

PDIP Wanti-Wanti 

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira membaca arahan Jokowi soal Prabowo-Gibran dua periode sebagai taktik politik.

Menurut Andreas, Jokowi terlalu dini berbicara soal dua periode yang terkait Pilpres 2029.

"Pak Jokowi ini ya mungkin momen, ya pasti momennya, terlalu terlalu cepat ya. Juga kita perlu perhatikan gitu ee apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan," kata Andreas di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (22/9/2025).

Andreas membaca Jokowi sedang mempersiapkan mekanisme penyelamatan.

Sebab, saat ini, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu sedang dirundung tuduhan ijazah palsu.

Begitupun dengan Wapres Gibran, sulung Jokowi, yang juga menghadapi polemik sama. 

Gibran digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ijazah setingkat SMA yang digunakan untuk pencalonannya di Pilpres 2029 dianggap bermasalah.

"Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana, ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnyanya ya. Sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan," kata Andreas.

Analisis Andreas itu didasari pengalamannya pada Pilpres 2024 lalu, bagaimana aturan konstitusi bisa berubah jelang pencalonan  mengakomodasi Gibran menjadi wapres dengan usia di bawah 40 tahun.

"Artinya ini analisa ya, analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu, memaksakan cepat ini kan tentu ada ada latar belakangnya."

"Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat apa ya, sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan itu kita tahu gitu," jelasnya.

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram