Respons Menteri HAM Pigai soal Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Ringkasan Berita:

• Menteri HAM Natalius Pigai memilih “no comment” atas penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025, yang menimbulkan pro dan kontra publik
• Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan Soeharto tidak memiliki masalah hukum dan layak mendapat gelar berdasarkan kontribusinya dalam perjuangan dan pembangunan nasional
• Penetapan ini menjadi simbol rekonsiliasi sejarah, meski masih menyisakan perdebatan moral dan politik di masyarakat.

TRIBUNKALTIM.CO - Respons Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional 2025.

Pemberian gelar tersebut memicu pro dan kontra di publik, terutama karena rekam jejak panjang Soeharto yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan kasus korupsi pada masa pemerintahannya.

Saat ditemui di Gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025), Natalius Pigai dengan tegas menyatakan enggan memberikan komentar.

“Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik,” kata Pigai.

Saat kembali ditanya wartawan, ia menegaskan kembali, “Enggak ada (komentar).”

Baca juga: Temuan DEEP: Sentimen Positif Dominan, Suara Netizen Terbelah Soal Soeharto Pahlawan Nasional

Sikap Pigai itu menjadi sorotan karena posisi strategisnya sebagai Menteri HAM di tengah wacana yang menyinggung masa lalu Soeharto.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dalam bidang perjuangan bersenjata dan politik pada upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Gelar tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, bersama sembilan tokoh lain seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, dan Sarwo Edhie Wibowo.

Pro dan Kontra Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan perdebatan luas.

Di satu sisi, pendukung menilai Soeharto memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas politik dan pembangunan nasional, terutama selama Orde Baru.

Namun di sisi lain, sebagian pihak menilai kebijakan represif serta pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahannya tidak seharusnya diabaikan.

Dalam upacara penyerahan gelar, narator upacara menegaskan alasan pemberian penghargaan:

“Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945.”

Presiden Prabowo Subianto, yang memimpin langsung penganugerahan itu, menilai jasa Soeharto dalam perjuangan bersenjata dan pembangunan nasional pantas mendapatkan pengakuan negara.

Fadli Zon Tegaskan Tak Ada Masalah Hukum