DPR Kritik Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat, Perlu Ada Target Efisiensi BBM

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA – Kebijakan Pemerintah yang menetapkan skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai menuai sorotan tajam dari parlemen.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, memperingatkan pemerintah agar kebijakan ini tidak disalahgunakan dan wajib dievaluasi secara ketat.

Meskipun menyadari bahwa pemerintah memiliki kewenangan diskresi untuk mengatur budaya kerja baru ini, Khozin mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai efektivitas pelayanan publik di hari kejepit.

"Dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend. Namun, pemerintah memang memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi penyelenggaraan pemerintahan," ujar Khozin, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Alasan WFH ASN Dipilih Setiap Hari Jumat Mulai 1 April 2026

Khozin meminta agar penerapan WFH setiap Jumat tidak dibiarkan tanpa kendali.

Ia mendesak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan pengawasan konsisten guna memastikan produktivitas pegawai tidak melorot.

Ada beberapa poin krusial yang menjadi catatan besar DPR RI:

• Target Efisiensi BBM:

Pemerintah harus bisa membuktikan bahwa WFH benar-benar menurunkan konsumsi BBM secara nasional.

• Produktivitas Layanan:

Pelayanan publik wajib tetap prima dan tidak boleh terganggu meski petugas bekerja dari rumah.

• Pengendalian Polusi:

Momentum WFH harus dibarengi dengan desain transportasi umum daerah yang lebih baik agar polusi udara benar-benar berkurang.

"Pelaksanaan WFH ini bukan sekadar urusan birokrasi semata, tetapi terkait momentum pengendalian polusi. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat," tegas Khozin.

Alasan Pemerintah Memilih Hari Jumat

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemilihan hari Jumat didasari pada ritme kerja mingguan yang biasanya tidak sepadat hari Senin hingga Kamis.

"Kita pilih Jumat karena memang hari Jumat itu 'setengah', artinya tidak sepenuh Senin sampai Kamis," ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Baca juga: Daftar Pejabat yang Dilarang WFH Tiap Jumat, Ada Instruksi Perjalanan Dinas Dipangkas 70 Persen

Pemerintah menjamin bahwa sektor-sektor produktif seperti perbankan, pasar modal, dan layanan publik lainnya akan tetap beroperasi normal melalui pengaturan aplikasi absen dan koordinasi digital yang ketat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Khawatir jadi Long Weekend Aturan WFH ASN Tiap Jumat Diminta Eivaluasi