Viral Sepeda Motor Berlogo BGN, Ini Penjelasan dan Fungsinya untuk Program MBG

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional klarifikasi motor listrik viral: pengadaan sejak 2025 untuk dukung program MBG, belum dibagikan dan bukan 70.000 unit, melainkan 21.801 unit.
• Kepala BGN Dadan Hindayana sebut distribusi masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
• Pemerintah ubah skema MBG: hanya hari sekolah untuk siswa, tetap 6 hari bagi kelompok rentan, dengan potensi efisiensi hingga Rp20 triliun per tahun.

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait video viral yang menampilkan sepeda motor berlogo BGN di media sosial.

Klarifikasi ini sekaligus menjawab spekulasi publik mengenai pengadaan kendaraan operasional dalam program pemerintah.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi petugas di lapangan.

Meski demikian, Dadan memastikan bahwa kendaraan tersebut hingga kini belum didistribusikan karena masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Baca juga: Belum Memenuhi Standar, 9 Dapur MBG di Bontang Disanksi Penghentian Sementara

Artinya, motor yang beredar dalam video belum digunakan secara resmi oleh penerima manfaat.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4/2026) dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.tv.

Meski demikian, Dadan memastikan motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait.

Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Lebih lanjut, proses realisasi pengadaan  motor secara bertahap  dimulai pada Desember 2025.

Sementara itu, terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan kabar tersebut tidak benar atau hoaks. 

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," sebut Dadan.

Dadan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta dapat memahami bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.

Baca juga: Skema Baru Penyaluran MBG, Ditiadakan di Hari Libur Sekolah, Negara Hemat Rp20 Triliun

MBG Ditiadakan di Hari Libur

Pemerintah resmi mengubah mekanisme penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini adalah bantuan pangan bergizi yang ditujukan bagi siswa sekolah, santri, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Jika sebelumnya MBG tetap disalurkan saat hari libur, kini bantuan hanya diberikan pada hari sekolah.

Baca juga: Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran MBG Aman dan BBM Belum Naik

Alasan Perubahan Skema

Keputusan ini diambil setelah evaluasi lintas kementerian/lembaga dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai penyaluran saat libur tidak efektif karena siswa tidak berada di sekolah.

“Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin (MBG diberikan selama) 6 hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan MBG itu (diberikan saat) hari sekolah, (murid) datang 5 hari,” ujar Zulhas seperti dikutip dari Antara.

Ia mencontohkan, penyaluran MBG saat libur Lebaran tidak berjalan optimal karena siswa tidak berada di sekolah. 

“Kalau libur Lebaran, kan, kalau (diberikan MBG) juga tidak efektif. Jadi itu libur tidak ada lagi (penyaluran MBG ke siswa), hanya diberikan di hari sekolah,” lanjutnya.

Meski begitu, pemerintah memastikan kelompok rentan tetap menerima MBG enam hari dalam sepekan sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: Pemilik Dapur MBG Potong Budget Rp 10.000 per Porsi Jadi Rp 6.500 per Porsi, Ngaku Cucu Menteri

Berdasarkan pedoman dari Badan Gizi Nasional melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap menerima bantuan enam hari dalam sepekan, tanpa terpengaruh kalender libur sekolah. 

Sementara itu, siswa dan santri masih bisa memperoleh paket MBG selama libur, namun bergantung pada kesiapan sekolah atau pesantren dalam mengatur distribusi.

Pengecualian untuk Daerah 3T dan Stunting Tinggi

Untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi, pemerintah membuka opsi penambahan hari distribusi. Zulhas menegaskan bahwa fleksibilitas ini penting agar kebutuhan gizi anak-anak di wilayah rawan tetap terpenuhi.

“Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stunting-nya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari,” jelasnya. 

Ia menegaskan, program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak mengalami perubahan karena dinilai sudah berjalan baik dan krusial bagi masa depan generasi mendatang.

“Perlu disempurnakan saat ini, iya. Tapi (MBG untuk) ibu hamil dan menyusui dan balita sangat penting, karena itu akan menentukan masa depan anak-anak kita yang pada akhirnya akan menentukan masa depan Indonesia. (Sejauh ini) Tidak ada perubahan apa pun,” kata Zulhas.

Hemat Rp20 Triliun

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menaksir pemangkasan frekuensi program MBG bagi siswa sekolah menjadi lima hari dalam sepekan tersebut, bisa menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun. 

“Ya, kita prediksi kurang lebih Rp 20 triliun per tahun,” ujar Dadan usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Adapun untuk distribusi makanan menurut Dadan, tetap mengikuti kehadiran penerima manfaat.

Sekolah dengan lima hari belajar menerima lima kali, sedangkan sekolah dengan enam hari tetap menerima enam kali.

Baca juga: Disdikbud Balikpapan Angkat Bicara soal Menu MBG yang Banjir Kritikan dari Orangtua Siswa

“Untuk anak sekolah, untuk yang lima hari sekolah kita berikan lima hari, untuk yang enam hari kita berikan enam hari,” kata dia.

Dia pun menegaskan bahwa pihaknya tetap menyalurkan MBG enam hari dalam sepekan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Wilayah tersebut antara lain berada di Nusa Tenggara Timur, Papua, serta sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Di daerah-daerah 3T, kemudian juga daerah-daerah seperti NTT, Papua itu pasti tetap akan enam hari,” ujar Dadan.

BGN juga memastikan tidak ada perubahan pada gaji pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski frekuensi distribusi di beberapa wilayah dikurangi.

“Tidak, tetap. Kan selama ini juga segitu,” kata dia. Kebijakan ini muncul di tengah upaya pemerintah menekan beban anggaran akibat tekanan global, termasuk konflik di Asia Barat. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas TV