Angkutan Umum Gratis Lebih Ampuh Hemat BBM Dibanding WFH

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan terobosan berani guna menghadapi krisis energi global yakni menggratiskan tarif angkutan umum massal.

Kebijakan ini dinilai jauh lebih efektif menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dibandingkan skema Work From Home (WFH) yang tengah dijalankan pemerintah.

Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menegaskan bahwa krisis energi saat ini harus menjadi momentum transformasi sistem transportasi nasional, bukan sekadar membatasi mobilitas masyarakat.

Sebagai langkah taktis, MTI menyarankan pemerintah untuk memberlakukan tarif nol rupiah pada moda transportasi massal di kota-kota besar untuk periode tertentu.

Baca juga: Ratusan Pemudik Samarinda Nikmati Bus Gratis ke Balikpapan

"Kita perlu kebijakan yang berdampak langsung, misalnya menggratiskan angkutan umum selama satu bulan," ujar Haris dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Haris menjelaskan bahwa pemberian insentif berupa tarif gratis akan memberikan dorongan psikologis yang kuat bagi pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.

Hal ini secara otomatis akan memangkas volume kendaraan di jalan dan menurunkan konsumsi BBM secara nasional secara signifikan.

Mengapa WFH Perlu Dievaluasi?

Pemerintah sebelumnya telah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sebagai upaya penghematan energi.

Namun, MTI menyoroti adanya efek samping yang justru kontraproduktif.

Menurut pantauan MTI, WFH di hari kerja terakhir dalam sepekan sering kali memicu aktivitas non-produktif, seperti perjalanan wisata jarak jauh atau pulang kampung lebih awal, yang tetap memicu penggunaan BBM tinggi.

Baca juga: Kondisi Pelayanan Publik Balikpapan di Tengah WFH, Pemkot Prioritaskan untuk Masyarakat

Ada potensi pergeseran perjalanan ke aktivitas yang tidak produktif karena WFH dilakukan di akhir pekan.

Selain itu, produktivitas ekonomi di sektor tertentu bisa menurun.

"Kebijakan ini menjadi tidak efektif tanpa dukungan alternatif transportasi publik yang kuat," ungkap Haris.

Dari BBM ke Transportasi Publik

Dalam jangka panjang, MTI mendesak pemerintah untuk melakukan reorientasi subsidi energi.

Alih-alih memberikan subsidi besar-besaran pada harga BBM yang dinikmati pengguna kendaraan pribadi, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk memperluas jangkauan layanan angkutan umum.

Transformasi ini mencakup:

• Integrasi Moda: Memastikan keterhubungan antar angkutan di kota besar maupun wilayah perdesaan.
• Kendaraan Rendah Emisi: Mempercepat penggunaan bus dan kereta listrik.
• Aksesibilitas: Menjamin warga tetap produktif dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan tanpa terhambat mobilitas yang mahal.

"Krisis energi tidak boleh dijawab hanya dengan membatasi ruang gerak warga. Pemerintah harus memberikan stimulus untuk memperluas layanan transportasi, terutama saat pasokan BBM menipis," tambah Haris.

MTI meyakini bahwa dengan menjadikan transportasi publik sebagai ujung tombak, Indonesia dapat mengubah krisis energi menjadi titik balik menuju sistem transportasi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul MTI Usulkan Transportasi Umum Gratis untuk Hemat BBM