Pembangunan IKN Batch 2 Segera Dimulai, Pemerintah Siapkan Rp12 Triliun

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun untuk pembangunan IKN batch 2, khususnya gedung legislatif dan yudikatif.
• Skema multi years contract digunakan agar pembiayaan proyek besar dapat dilakukan bertahap hingga 2027.
• Investasi swasta dan KPBU menjadi sumber pendanaan tambahan yang strategis untuk mempercepat pembangunan IKN.

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12 triliun untuk tahap kedua (batch 2).

IKN adalah proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang dirancang sebagai pusat pemerintahan baru dengan konsep kota hijau dan pintar.

Baca juga: Otorita IKN Buka Peluang Wapres Gibran Mulai Berkantor Tahun Ini

Dana tersebut merupakan bagian dari skema multi years contract/MYC (kontrak tahun jamak) untuk periode 2025–2027.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, yang menjadi simbol penting fungsi pemerintahan.

Skema Anggaran Multi Years Contract

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan hal ini usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026). 

Basuki menjelaskan, total kebutuhan anggaran untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mencapai sekitar Rp 20 triliun.

Dari jumlah tersebut, pada tahun sebelumnya baru terealisasi sekitar Rp 6,7 triliun.

Baca juga: Tawarkan Konsep Modern, Pedagang Pasar Segar Sepaku Menanti Lonjakan Pengunjung dari IKN Nusantara

Dia menuturkan, terdapat penyesuaian skema pembiayaan yang semula dirancang 20 persen tahun 2025, 40 persen tahun 2026, dan 40 persen 2027 kini disesuaikan menjadi masing-masing 20 persen untuk tahun 2025 dan 2026 dan 60 persen tahun 2027.

Dengan penyesuaian tersebut, sisa anggaran sekitar Rp 12 triliun direncanakan akan dicairkan pada tahun berikutnya.

Prioritas Pembangunan di IKN Selain itu, Basuki menegaskan, investasi tetap menjadi salah satu prioritas utama Otorita IKN pada tahun ini.

Prioritas Pembangunan dan Investasi

Selain anggaran dari APBN, Basuki menegaskan bahwa investasi tetap menjadi prioritas utama Otorita IKN.

Ada tiga sumber pembiayaan pembangunan IKN:

• APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): dana pemerintah pusat.
• KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha): skema kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
• Investasi swasta: partisipasi langsung dari perusahaan.

Baca juga: Dampak Konflik Timur Tengah, Otorita IKN Buka Opsi Efisiensi Anggaran

Nilai investasi swasta disebut telah mencapai lebih dari Rp 70 triliun, mencakup proyek pusat perbelanjaan, hotel, hingga restoran. Sementara itu, potensi pendanaan melalui KPBU diperkirakan mencapai Rp 165 triliun.

Basuki menekankan bahwa kombinasi berbagai sumber pendanaan ini diharapkan mempercepat pembangunan IKN sesuai target pemerintah. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com