Fokus Infrastruktur Air dan Akses, Pembangunan Kawasan Lembaga Negara IKN Terus Berjalan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM — Pembangunan kawasan lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), berjalan beriringan dengan penguatan infrastruktur dasar, terutama sistem air dan akses jalan.

Proyek ini ditargetkan selesai pada 2027–2028.

Di tengah proses pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara, pemerintah memprioritaskan kesiapan infrastruktur penunjang seperti jaringan air minum, embung, kolam retensi, serta konektivitas jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Jaringan perpipaan air minum saat ini, tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT).

Baca juga: Tawarkan Konsep Modern, Pedagang Pasar Segar Sepaku Menanti Lonjakan Pengunjung dari IKN Nusantara

Selain itu, sejumlah infrastruktur air seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01, juga disiapkan untuk menjaga ketersediaan dan pengendalian air di kawasan tersebut.

“Jaringan air minum disiapkan terintegrasi untuk mendukung kawasan inti,” ungkap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Minggu (12/4/2026).

Di sisi lain, pembangunan akses jalan terus dikerjakan untuk menghubungkan kawasan strategis.

Pada kawasan legislatif, jalan sepanjang 3,7 kilometer tengah disiapkan, sementara di kawasan yudikatif direncanakan mencapai 8 kilometer.

Adapun pembangunan gedung legislatif mencakup fasilitas utama seperti Gedung Paripurna, DPR, DPD, dan MPR, dengan desain yang masih dalam tahap finalisasi.

Baca juga: Wisata IKN Nusantara saat Libur Lebaran 2026, Ini Destinasi dan Fasilitas yang Bisa Dikunjungi

Sementara kawasan yudikatif meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta fasilitas pendukung lainnya.

Meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan kawasan lembaga negara tersebut tetap dilanjutkan sesuai rencana.

“Pembangunan tidak termasuk dalam efisiensi dan tetap berjalan,” kata Basuki. (*)