Saatnya Menata Ulang Tata Kelola Sawit di Kalimantan Timur

Penguatan pengawasan berbasis teknologi (seperti pemetaan digital dan data spasial) harus menjadi prioritas. Begitu pula dengan peningkatan kapasitas aparat pengawas dan transparansi izin lahan yang bisa diakses publik.

Selain itu, kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, masyarakat adat, dan akademisi perlu diperkuat.

Prinsip good governance — transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas — harus benar-benar diterapkan, bukan sekadar jargon. 

Pemerintah juga perlu memberi insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan, serta sanksi tegas bagi pelanggar lingkungan.

Kalimantan Timur punya potensi besar menjadi model perkebunan berkelanjutan di Indonesia Timur.

Namun hal itu hanya akan terwujud jika pemerintah berani keluar dari pola lama: pendekatan ekonomi semata tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Saatnya menata ulang arah pembangunan sawit — dari sekadar sumber pendapatan menjadi instrumen kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan bumi Kalimantan. (*)

Tentang Penulis: Helminata adalah mahasiswa Magister Administrasi Publik di Universitas Mulawarman yang menaruh perhatian pada isu tata kelola sumber daya alam dan kebijakan lingkungan di Kalimantan Timur.