TOPIK
Kasus RS Sumber Waras
-
"Ahok itu best of the best se-Indonesia. Didukung Pak Jokowi, didukung Golkar, sudah paling bagus lah dia," jelasnya saat ditemui di Gedung MK.
-
KPK tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
-
Mereka menganggap kesimpulan KPK atas kasus Sumber Waras tidak netral.
-
Lulung mengaku sudah menduga bahwa KPK akan mengatakan hal itu.
-
Ratna Sarumpaet yang menemani istri dari Mulan Jameela tersebut pun sempat kesal kepada pihak kepolisian, atas contoh yang disebutkan oleh Dhani.
-
Ia diminta supaya tak menggelar aksi unjuk rasa dan panggung rakyat di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama.
-
"Ya tronton bagaimana kalau ditaruh di Jalan Rasuna Said, itu sudah melanggar Undang-Undang"
-
Lulung mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jelas telah melakukan pelanggaran dengan melawan sejumlah undang-undang
-
Ruhut mengatakan, DPR tidak hanya Gerindra tetapi terdapat 9 fraksi lainnya.
-
Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR yang dipimpin Desmond J Mahesa mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
-
Sumber Waras menjual lahan tersebut seharga Rp 15,500 juta per meter persegi atau lebih tinggi dari NJOP pada saat itu.
-
Hanya diberikan empat patok berwarna merah berbahan pipa besi, lahan di RS Sumber Waras telah terbagi dua.
-
Bilangin, Ahok udah doain dia umur panjang supaya dia lihat Ahok jadi presiden
-
Mengenai pernyataan Ahok mengenai BPK atas hasil audit yang mengatakan pihaknya menyembunyikan sesuatu, biar publik yang menilai.
-
Ahok menyebut temuan itu tidak masuk akal. Karena BPK membandingkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2013 dengan NJOP 2014.
-
Ahok diminta keterangannya terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014.
-
Pemerintah provinsi DKI Jakarta tetap membelinya dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang sudah ditetapkan pada lahan yang berada daerah belakang RS.
-
Menurut Ahok, jika hal itu akan dilakukan oleh BPK maka harus ada pembelian balik dengan harga yang baru atas lahan di kawasan Sumber Waras.
-
Gubernur DK Jakarta, Basuki T Purnama, diperiksa sekitar 12 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama, Selasa (12/4/2016).