Momen HUT ke-80 RI, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Menyuarakan Refleksi Mendalam

TRIBUNKALTIM.CO, ​SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud menyuarakan refleksi mendalam di momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. 

Refleksi adalah proses berpikir kembali atau memikirkan suatu pengalaman, tindakan, atau peristiwa untuk memahami maknanya, memancarkan dampaknya, dan mengambil pelajaran darinya. Refleksi bisa bersifat pribadi, akademik, profesional, atau spiritual, tergantung konteksnya.

​Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kaltim masih timpang. 

Baca juga: Puluhan Anak-anak di Jalan Ulin Gang 2, Kelurahan Karang Anyar Samarinda Lomba Mancing di Paret

Dua menyoroti kondisi jalan dari pusat provinsi ke wilayah utara, seperti Berau, dan ke barat menuju Mahakam Ulu yang masih rusak parah.

​"Kami sudah berkali-kali kunjungan ke wilayah utara dan barat, kondisinya sama, jalan rusak dan tidak memadai. Padahal ini jalan negara, bukan sekadar jalan kabupaten atau provinsi. Mengapa dibiarkan?" tegasnya, Senin (18/8/2025).

Hamas, sapaan akrabnya, juga mengkritisi ketidakseimbangan antara kontribusi daerah dengan timbal balik pembangunan yang diterima. 

Kaltim, yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional, menyumbang devisa hingga Rp800 triliun per tahun, namun belum merasakan manfaat yang setara.

​"Setiap tahun Kaltim menyumbang devisa hingga Rp800 triliun, tapi kita belum mendapat timbal balik yang setara. Ini jadi pertanyaan besar," ungkapnya.

​Tak hanya infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan tajam. Hamas menyambut baik program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan bantuan pendidikan. 

Namun, ia menilai implementasinya belum menyentuh seluruh wilayah, terutama di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdalam).

​"Wilayah 3T masih belum merasakan layanan pendidikan yang layak. Coba dilihat, berapa persen anak-anak di Kaltim yang bisa mengakses pendidikan tinggi? Masih kecil," sambung Politikus Golkar ini.

​Di bidang kesehatan, Hamas menyayangkan belum adanya rumah sakit rujukan modern yang bisa menjadi ikon daerah. Banyak warga Kaltim yang harus ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, untuk mendapatkan layanan medis yang memadai.

​"Kita belum punya rumah sakit kelas A yang benar-benar menjadi andalan. Soal stunting, kita masih tertinggal. Ini bukti nyata bahwa kemerdekaan belum sampai ke perut rakyat," singgungnya.

​Lebih lanjut, ia mengungkapkan data mengejutkan bahwa dari 841 desa di Kaltim, sekitar 110 di antaranya masih belum teraliri listrik PLN. Ini menjadi cerminan belum meratanya pembangunan.

​"Bayangkan, 80 tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada desa di Kaltim yang belum merasakan listrik. Ini bukan hanya masalah infrastruktur, ini soal hak dasar warga negara. Di mana keadilan pembangunan?,” ucapnya.

​Meskipun menyampaikan kritik, Hamas tetap optimis bahwa pemerintah saat ini memiliki kesempatan untuk membenahi berbagai ketertinggalan tersebut.

​"Saya percaya, dengan arah baru pemerintahan saat ini, pembangunan bisa lebih merata. Tapi perlu komitmen dan sinergi, dari pusat hingga daerah. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri," tandasnya. (*)