Pemkot Balikpapan Optimis Capai PAD Rp1,3 Triliun Lewat Pajak, Sudah Terealisasi 70 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2025 ini.

Target ambisius ini diharapkan dapat memperkuat keuangan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham menyatakan optimismenya bahwa target tersebut dapat tercapai.

Hingga Agustus 2025, realisasi PAD telah mencapai 70 persen, dengan kontribusi terbesar dari sektor pajak daerah yang ditargetkan menyumbang Rp1 triliun.

Menurut Idham, kesadaran warga untuk membayar pajak dan retribusi daerah terus meningkat. Banyak warga yang secara aktif mendatamgi kantor BPPDRD untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Baca juga: Alasan Rahmad Masud Batalkan Janji Bertemu Aliansi Balikpapan Melawan Hari Ini, Bakwan Kecewa

“Selama ini tingkat kepatuhan warga Balikpapan sangat tinggi. Terbukti dari realisasi PAD sudah 70 persen, yang disumbangkan dari pajak daerah,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).

Adapun pajak dan retribusi daerah dinilai penting untuk mendukung pembangunan di Balikpapan demi kesejahteraan masyarakat. Dengan sisa waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun 2025, BPPDRD meyakini target PAD dapat tercapai.

Selain itu, Pemkot Balikpapan juga tengah fokus pada optimalisasi PAD, sebagai kunci menuju kemandirian fiskal.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperluas basis pajak daerah melalui pemutakhiran data objek pajak berbasis teknologi informasi.

“Data pajak diintegrasikan dengan data kependudukan, perizinan dan sektor lainnya untuk memastikan basis pajak yang lebih valid dan komprehensif,” kata Idham.

Baca juga: Aliansi Balikpapan Melawan Kembali Kecewa, Gagal Temui Walikota Balikpapan karena Berada di Jakarta

Selain itu, pengembangan system digitalisasi pajak dan retribusi juga digaungkan. Layanan berbasis digital ini memungkinan pembayaran secara onlinr, pelaporan realtime dan transparasi dalam pencatatan.

“Transformasi digital ini diharapkan dapat menekan kebocoran, mempermudah wajib pajak dan lebih meningkatkan kepatuhan Masyarakat,” pungkasnya. (*)