APBD Paser Berpotensi Terdampak, BKAD Tunggu Kepastian Dana Transfer ke Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser, Kalimantan Timur, masih menunggu kepastian perihal dana Transfer ke Daerah atau TKD dari Pemerintah Pusat.

Hal itu lantaran belum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) perihal TKD, Minggu (31/8/2025).

Kepala BKAD Paser, Nur Asni, menyampaikan bahwa pihaknya belum mendapat informasi terkait nilai TKD ke Kabupaten Paser untuk tahun 2026.

"Kami belum dapat informasi terkait dengan angka, sehingga kita tidak bisa juga menyampaikan nilai anggaran yang akan diterima," terang Asni.

Baca juga: Pemkab Paser Belum Terima Informasi Resmi soal Pemangkasan Dana Transfer Pusat

Hanya saja, kalau nantinya terjadi pemangkasan TKD, dipastikan daerah akan terdampak terhadap kemampuan fiskal daerah.

"Itu artinya, total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Paser akan berkurang dari yang diharapkan," tambahnya.

Sebelumnya, nilai transfer dari pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mencapai Rp3 triliun.

Dari nilai tersebut, sambung Asni, jika terjadi pemangkasan TKD seperti yang dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim hingga 50 persen maka nilai yang diterima akan jauh berkurang.

Baca juga: DPRD Sarankan Pemprov Kaltim Lobi Pusat agar Dana Transfer tak Dipangkas

"Cuma kita belum tahu, dari kami kalau belum terbit peraturan menteri keuangan (PMK) maka belum bisa kami memberi proyeksi atau estimasi," tutup Asni.

Sekadar diketahui, BKAD Paser masih menunggu keputusan dari Peraturan Menteri Keuangan, sehingga setelah terbit penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maka dana TKD baru bisa diketahui. (*)