Aspirasi Menggema di Balikpapan, Legislator Pantau Aksi dari Balik Pagar Kantor DPRD yang Tertutup

Kedua, mereka menolak kebijakan penambahan tunjangan DPR.

Baca juga: BBH Balikpapan Buka Posko Bantuan Hukum bagi Demonstran Korban Intimidasi

"Kami meminta pemerintah membatalkan tunjangan DPR karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang terbebani pajak tinggi," tegasnya.

Sementara itu, untuk isu daerah, Jusliadin mengungkapkan sejumlah permasalahan yang mendesak di Kota Balikpapan. 

Permasalahan itu antara lain banjir, kelangkaan air bersih, beras yang langka, serta temuan beras oplosan.

"Hari ini masyarakat merasa dirugikan dengan kondisi tersebut, termasuk masalah air bersih," ungkapnya.

Selain itu, mereka menyoroti persoalan transparansi anggaran.

Mereka beranggapan, pengelolaan keuangan kota tidak jelas, sehingga berdampak pada buruknya infrastruktur.

"Masih banyak jalan yang berlubang dan gelap, terutama di Balikpapan Timur. Jalan menuju tol dan TPA pun banyak yang rusak.

Kami mendesak audit keuangan dan transparansi anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat," tegas Jusliadin. 

Tak hanya itu, mereka juga mendesak Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan untuk mundur jika permasalahan ini tidak terselesaikan. 

Jusliadin menyebut kekecewaan masyarakat karena Walikota tidak pernah menemui massa aksi, termasuk dalam audiensi yang dijadwalkan sebelumnya. 

"Masyarakat merasa dibohongi dan kecewa karena Walikota tidak mau menemui dengan alasan tertentu," tegasnya. (*)