DPRD Kukar Tandatangani Kesepakatan dengan Aliansi Kukar Menggugat, Aspirasi Rakyat Diakomodasi

Isi kesepakatan memuat sejumlah poin penting, antara lain:

• Penolakan terhadap RUU KUHAP.
• Desakan agar DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR RI bertanggung jawab penuh kepada publik.
• Penghapusan tunjangan DPR dari pusat hingga daerah.
• Pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
• Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik serta perbaikan kualitas pendidikan tinggi.
• Penghentian kriminalisasi aktivis, jurnalis, petani, dan masyarakat adat.
• Penegakan supremasi hukum, penolakan oligarki politik, serta penyelesaian konflik agraria dan persoalan ekologis.
• Desakan reformasi Polri agar lebih profesional dan berpihak pada rakyat.

Aksi damai ini berakhir dengan suasana cair setelah penandatanganan dokumen. Massa menyambut kesepakatan tersebut dengan yel-yel semangat dan sorak sorai, bahkan beberapa mahasiswa mengibarkan bendera organisasi mereka.

Setelah itu, peserta aksi membubarkan diri secara tertib. Aparat kepolisian yang sejak pagi berjaga memastikan arus lalu lintas kembali normal, sementara pimpinan DPRD Kukar meninggalkan lokasi dengan pengawalan. (*)