DKPP Mahakam Ulu Dorong Pendekatan Teknis di Program Ladang Menetap 10 Hektare

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahakam Ulu mengungkapkan, keterlibatan mereka dalam pengelolaan program ladang 10 hektare masih terbatas, terutama pada aspek pendampingan teknis. 

Menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPP, Semion bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan ladang selama ini dikelola oleh pemerintah kampung bersama tim pelaksanannya.

Sementara administrasi pengawasan dipegang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). 

“Kewenangan penuh ada pada mereka, kami lebih berperan memberikan pendampingan teknis sesuai kebutuhan,” ujarnya kepada TribunKaltim.co pada Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Budaya Ladang Pindah Jadi Kendala Realisasi Program Asta Cita di Bidang Ketahanan Pangan di Mahulu

Semion menjelaskan, DKPP pernah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) terkait pengembangan ladang menetap, yang mencakup cara pengolahan lahan dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan produksi. 

Namun, ia menyayangkan bahwa anjuran teknologi tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh petani. 

“Ada pembukaan lahan dan penanaman, tetapi produksi tidak optimal, salah satu faktornya karena anjuran teknologi tidak dijalankan dengan baik,” tambahnya. 

Hal ini menyebabkan pengelolaan ladang menetap belum menjadi model ideal seperti yang diharapkan DKPP.

Baca juga: Gerakan Pangan Murah hingga Operasi Pasar Jadi Strategi TPID Paser Kendalikan Inflasi

Meskipun DKPP memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), komunikasi dengan pihak pengelola ladang menetap masih sangat terbatas. 

“Kami berharap pengelolaan ladang ini dilakukan secara teknis sesuai prinsip-prinsip yang dianjurkan," bebernya.

"Sehingga produksi bisa lebih tinggi dibandingkan petani lain,” pungkasnya. (*)