Pernyataan Resmi Pemerintah Soal Temuan Kasus MBG Basi di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pernyataan resmi pemerintah soal temuan kasus program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) basi di Samarinda, Kalimantan Timur.

Adalah Plt Asisten I sekaligus Ketua Tim Satgas MBG Samarinda, Suwarso yang menegaskan bahwa pihaknya langsung melakukan evaluasi menyeluruh. 

Baru-baru ini, muncul kabar kurang menyenangkan terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda. 

Salah satu sekolah penerima manfaat, SMA Negeri 13 Samarinda, dilaporkan mengalami persoalan pada Agustus 2025 lalu lantaran menu MBG yang diterima siswa diduga dalam kondisi basi.

Kejadian ini pun mendapat perhatian serius dari Satgas MBG Kota Samarinda.

Baca juga: Viral Surat Pernyataan MBG MTsN Brebes, BGN Bantah Lepas Tangan Jika Ada Keracunan

Menurut Suwarso, dua hari sebelum kabar tersebut mencuat, Satgas sebenarnya telah mengumpulkan seluruh vendor serta ahli gizi untuk diberikan arahan teknis.

“Sebetulnya sebelum ada info mengarah ke basi itu, dua hari sebelumnya seluruh vendor dan ahli gizi sudah diberikan materi oleh Satgas MBG untuk melakukan pencegahan-pencegahan, termasuk kualitas makanan, packing, batas waktu pengantaran sampai waktu dikonsumsi. Itu diberikan arahan dari pemateri Dinkes, sudah dikumpulkan semua termasuk vendor kurang lebih 13 SPPG,” jelas Suwarso pada TribunKaltim, (17/9). 

Hasil identifikasi awal menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan pada metode pengemasan yang memicu makanan menjadi cepat basi. 

Suwarso pun mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah.

Ia membenarkan bahwa sebagian besar makanan memang dalam kondisi yang kurang layak dikonsumsi, sehingga membuat siswa enggan memakannya. 

“Akhirnya dievaluasi dan penggantinya sebagian anak-anak ke kantin,” ujarnya.

Baca juga: Dapur Kedua MBG di Bontang Utara Mulai Beroperasi 22 Agustus, Target Awal Dua Ribu Porsi per Hari

Sebagai bagian dari tindak lanjut, sejumlah fasilitas kesehatan diantaranya Puskesmas Remaja dan Temindung bersama pengawas provinsi juga turun ke lapangan untuk memastikan kasus serupa tidak terulang. 

Mengingat evaluasi ketat dalam MBG harus dilakukan, mulai dari waktu penyiapan hingga batas maksimal konsumsi, yaitu lima jam setelah makanan selesai dimasak. Suwarso mencontohkan salah satu potensi risiko yang kerap terjadi. 

“Contoh seperti nasi goreng, kalau itu terlalu lembek nasinya itu juga berisiko basi, karena masih panas terus menguap dan jika dalam keadaan tersebut langsung ditutup ya pasti gampang basi. Itu juga sudah diberi arahan semua,” ungkapnya.

Ia menegaskan, standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) sangat jelas, termasuk syarat luas dapur minimal 400 meter persegi serta alur kerja dapur yang harus higienis.

Setiap tahapan mulai dari bahan masuk, pengolahan, hingga distribusi telah diatur secara rinci. 

“Kalau prosedurnya dijalankan dengan benar, harusnya tidak terjadi seperti itu,” tegasnya.

Baca juga: Dari Pilih-pilih Lauk hingga Dibawa Pulang, Begini Cerita MBG di SD Negeri 020 Berau

Lebih jauh, Suwarso mengingatkan pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam menyukseskan program nasional ini. Ia menyinggung kasus di daerah lain yang menimpa ratusan siswa, guru, dan tenaga kependidikan akibat keracunan. 

“Kalau di Samarinda sudah kita antisipasi supaya itu tidak terjadi, makanya awal-awal kita tindakannya mengundang ahli gizi dan vendor. Jadi kita sarankan pelaksana dapur umum tidak melakukan motif bisnis. Karena ini anak-anak adalah investasi negara, harus kita siapkan, jangan sampai ada spekulasi. Inilah pesan Satgas MBG, serius untuk memberikan gizi ya harus sesuai dengan standar yang ada,” ucapnya tegas.

Selain itu, Suwarso juga mengungkap adanya penyebaran informasi hoaks terkait MBG. Ia pernah menerima gambar yang diedit sehingga lauk dalam kotak makan tampak berbeda dari aslinya. 

“Tapi demikian setiap berita yang masuk kita crosscheck supaya infonya akurat. Kalau memang terjadi ya kita tegur untuk diperbaiki, jangan ada spekulasi untuk anak-anak,” jelasnya.

Saat ini, Satgas MBG Kota Samarinda terus melakukan pembinaan terhadap vendor sekaligus menyiapkan pelatihan bagi tenaga dapur dan ahli gizi. 

“Tim satgas itu terus selama program berjalan. Kita lakukan pembinaan dan evaluasi, ya sekaligus nanti siapkan pelatihan untuk tenaga vendor dan ahli gizinya kita pantau terus,” pungkas Suwarso.

Baca juga: MBG di Berau Masih Bertahap, Opsi Satelit SPPG Akan Diterapkan di Wilayah Perkampungan

Program Makanan Bergizi Gratis

Program Makanan Bergizi Gratis (PMBG) adalah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029.

Tujuan utama program ini:

Menurunkan angka stunting di Indonesia.

Meningkatkan kualitas gizi anak dan generasi muda.

Memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada kelompok rentan.

Sasaran penerima PMBG:

Ibu hamil dan menyusui.

Balita dan anak-anak usia dini (PAUD).

Siswa SD dan SMP.

Santri di pondok pesantren.

Skema pelaksanaan:

Dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025.

Target nasionalnya adalah menjangkau ±83 juta penerima manfaat setiap hari.

Pemerintah menggandeng sekolah, pesantren, puskesmas, dan lembaga masyarakat sebagai mitra distribusi.

Manfaat yang diharapkan:

Membentuk generasi emas 2045 yang sehat dan produktif.

Meningkatkan kualitas pendidikan karena anak-anak lebih fokus belajar dengan asupan gizi cukup.

Memberdayakan petani, nelayan, dan UMKM lokal karena bahan pangan diprioritaskan dari produksi dalam negeri. (Sintya)