Disperkim Kutim Dapat Rp1,3 Triliun di APBD 2025, Fokus Rumah Layak Huni

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan alokasi Rp1,3 triliun dari rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2025.

Dana ini setara dengan 14 persen dari total APBD Kutim yang mencapai Rp9,4 triliun.

Kepala Disperkim Kutim, Ahmad Iip Makruf, membenarkan besaran alokasi tersebut.

“Iya yang Rp405 jutaan itu untuk bayar hutang, sehingga sisanya sekitar Rp900 juta untuk kegiatan tupoksi kami, seperti rumah layak huni, jalan lingkungan,” ujarnya didampingi Kabid Asran Lode dan Amad Noor, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: Kutai Timur Bangun 1.000 Rumah Layak Huni untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Hutang yang dimaksud merupakan pekerjaan fisik tahun 2024 yang belum sempat terbayarkan. Sehingga, pembayaran baru bisa dilakukan pada tahun anggaran 2025 ini.

Sementara itu, sisa anggaran lebih dari Rp900 miliar akan digunakan untuk berbagai program prioritas.

Di antaranya perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, penataan kawasan kumuh, serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Program-program tersebut akan direalisasikan di 18 kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur.

Baca juga: Disperkim Kutim Target 1000 Rumah Layak Huni Tipe 36 hingga 5 Tahun Mendatang, Ini Syaratnya

Meski nilai anggarannya cukup besar, Iip menilai dana itu akan terasa kecil ketika dibagi untuk seluruh wilayah.

Saat ini, penyerapan anggaran Disperkim Kutim terhadap alokasi APBD 2025 baru mencapai 46 persen.

Pihaknya menargetkan realisasi bisa menyentuh minimal 90–95 persen pada akhir tahun.

Namun, Iip mengakui terdapat sejumlah kendala teknis yang memengaruhi penyerapan.

“Karena kadang terpengaruh dengan cuaca, kondisi stok material, jadi itu yang bikin molor,” pungkasnya. (*)