Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Polda Kaltim Ajak Pemda Wujudkan Visum Gratis

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) terus memperkuat perannya dalam mendukung operasional kepolisian, sekaligus memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan hal itu saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Biddokkes Polda Kaltim tahun 2025, Kamis (18/09/2025).

Ia menekankan, fungsi Biddokkes tidak hanya terbatas pada layanan internal bagi personel Polri, tetapi juga hadir memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Salah satu perhatian penting yang dibahas adalah layanan visum et repertum gratis, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

Baca juga: Kapolresta Balikpapan Pimpin Apel Kamtibmas, Tegakkan Disiplin Anggota Melalui Gatibplin

Kapolda mengakui, proses visum kerap menghadapi kendala, baik dari sisi anggaran maupun keterbatasan fasilitas di daerah.

“Visum atrapertum ini adalah salah satu syarat penting untuk proses penyidikan, khususnya terkait luka dan tindak pidana lainnya.

"Dokter forensik kita yang berwenang menentukan penyebabnya. Namun, pelaksanaannya sering kali sulit karena keterbatasan anggaran,” jelas Kapolda.

Karena itu, Polda Kaltim berupaya menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar biaya visum dapat ditanggulangi.

Baca juga: Polresta Balikpapan Gelar Program Ibadah Subuh, Bentuk Karakter dan Motivasi Personel dalam Bertugas

Harapannya, masyarakat yang membutuhkan visum tidak lagi terbebani biaya.

“Kami ingin semua visum atrapertum nantinya bisa dikoordinasikan dengan Polda dan pemerintah daerah.

"Semoga ada dukungan untuk membantu pembiayaan, sehingga korban tindak pidana bisa mendapatkan layanan visum secara gratis,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda juga menyoroti peran Biddokkes dalam mendukung kesehatan personel Polri, termasuk pemenuhan gizi melalui Medical Body Guard (MBG) serta kesiapan sumber daya manusia bidang kesehatan.

“Harapan kita, fungsi Dokkes ke depan bisa lebih memberikan perencanaan yang baik, baik untuk Polri maupun masyarakat.

"Tidak hanya soal pelayanan kesehatan, tapi juga kesiapan tenaga kesehatan dan pengawasan pemenuhan gizi,” tuturnya. (*)