Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani: Keterlambatan Pencairan Beasiswa karena Anggaran Baru Dimasukkan APBD-P

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) kembali mendatangi Kantor DPRD Kukar, Selasa (23/9/2025).

Kali ini, mereka beraudiensi langsung dengan pimpinan dan anggota dewan, menyoroti lambannya pencairan beasiswa yang selama ini masih tertunda. 

Hanya berselang sehari setelah beraudiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, untuk menagih kepastian sisa pembayaran Beasiswa Kukar Idaman 2025.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menerima audiensi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) untuk membahas tindak lanjut program beasiswa Kukar Idaman.

Baca juga: BEM Unikarta Desak Percepatan Pencairan Beasiswa Kukar Idaman, Ancam Aksi Jika tak Ada Kejelasan

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Ketua DPRD Kukar, Selasa (23/9/2025).

Dalam pertemuan itu, Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD Kukar tidak menghambat proses pencairan beasiswa.

Menurutnya, keterlambatan bukan berasal dari Dewan, melainkan karena anggaran baru dimasukkan dalam APBD-P bulan ini.

“Kami sambut baik kedatangan mahasiswa ini. Tapi bukan berarti APBD-P lambat sehingga dikatakan yang menghambat beasiswa itu adalah DPRD. Kenapa lambat, karena baru dimasukkan dan dari awal Agustus seharusnya dimasukkan KUA-PPAS, tapi baru September ini dimasukkan. Tentu DPRD Kukar ini butuh waktu meneliti, mengkoordinasi, dan memperbaiki. Kami tidak ada menghambat, apalagi menghalangi, karena pada intinya APBD ini untuk rakyat dan kami pastikan semua mengalir ke mereka,” jelasnya.

Ahmad Yani menambahkan, semula beasiswa ini direncanakan masuk APBD murni, namun alokasi anggaran tidak mencakup seluruh kebutuhan mahasiswa sehingga perlu diakomodir melalui APBD-P.

“Dari perencanaan anggaran kemarin ada ketidaksesuaian, sehingga perlu diperbaiki. Tapi tidak apa-apa, kita tetap akomodir selama untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.

Terkait tambahan anggaran beasiswa pada tahun berikutnya, Ahmad Yani menegaskan DPRD Kukar siap menyesuaikan jika dibutuhkan.

“Bisa saja ditambahkan agar mahasiswa yang ketinggalan tetap bisa menerima. Daripada asas manfaatnya kurang, lebih baik kita pastikan mereka mendapatkan haknya. Karena mahasiswa ini agen perubahan, mereka harus dibantu. Kukar akan berkembang kalau SDM-nya maju,” pungkasnya. (*)