DPRD Balikpapan Harap Pemkot dan Pemprov Kaltim Bersinergi Suarakan Aspirasi ke Pusat Terkait DBH

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Jajaran pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Balikpapan sempat mendatangi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. 

Kedatangan tersebut dalam rangka memperjuangkan menyoal wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, menyatakan bahwa kedatangan mereka hanya diterima oleh staf kementerian.

Baca juga: Penemuan Bayi di Sungai Belakang Hotel Pacific, Polresta Balikpapan Lakukan Penyelidikan

"Mereka juga tidak bisa memberikan keputusan yang sifatnya betul-betul valid. Hanya menampung dan menyampaikan kepada kami semoga tidak ada pemangkasan," ujar Alwi, Selasa (30/9/2025). 

Artinya, belum ada keputusan konkret dari upaya yang sudah dilakukan. 

Namun dari informasi yang diterima, kata Alwi, rencana pemangkasan DBH diprediksi bisa mencapai 50 hingga 70 persen.

Kondisi itu tidak hanya berlaku untuk Balikpapan atau Kalimantan Timur, tetapi juga seluruh Indonesia.

Dikatakan politisi Golkar itu, berdampak besar pada penyelenggaraan pembangunan daerah jika benar-benar terealisasi pada tahun anggaran 2026.

"Kalau ini benar-benar terjadi, pemangkasan DBH dari transfer pusat, wah, kita merasa sangat dirugikan oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menyebut, kabar pemangkasan DBH ini masih terus dipantau dan pihaknya menunggu informasi lanjutan dari kementerian.

Meski demikian, DPRD Balikpapan berharap pemerintah kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa bersinergi untuk menyuarakan aspirasi daerah ke pemerintah pusat.

"Kami berharap baik Pemerintah Kota maupun Pak Gubernur bisa bersama-sama menanyakan langsung ke pusat agar tidak ada kebijakan yang merugikan daerah," tandas Alwi.

Diberitakan sebelumnya, Alwi Al Qadri mewaspadai wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 70 persen yang dapat mengganggu keuangan daerah dan menghambat program prioritas.

Tahun ini Balikpapan seharusnya menerima Rp440 miliar, namun baru mendapat Rp99 miliar.

Untuk mencari kejelasan, pimpinan DPRD bersama Banggar dan TAPD bertemu Kementerian Keuangan pada Selasa (16/9/2025).